Terminal Parkir Elektronik di Jakarta Belum Digunakan Optimal

KOMPAS / FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY

Juru parkir membantu pengemudi untuk pembayaran parkir elektronik di parkir elektronik tepi jalan di Pinangsia, Jakarta Barat, Rabu (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Sistem terminal parkir elektronik di sejumlah jalan DKI Jakarta belum digunakan secara optimal. Juru parkir didapati masih meminta uang tunai kepada para pengguna parkir. Pemerintah Provinsi DKI pun mengakui masih ada kelemahan pengawasan dalam penerapan sistem perparkiran tersebut.

Pantauan Kompas sepanjang Rabu siang (21/8/2019) kemarin di Jalan Falatehan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak ada pengguna parkir yang membayar menggunakan kartu uang elektronik atau e-money melalui mesin terminal parkir elektronik (TPE). Mereka membayar secara tunai kepada juru parkir setempat ketika hendak membawa pergi kendaraannya dari tempat parkir.

Di jalan yang bersebelahan dengan Blok M Mall itu, ada lima mesin TPE yang tersebar di sejumlah lokasi. Terpasang rambu ”parkir bayar di sini” pada setiap mesin TPE. Masing-masing lokasi dijaga oleh juru parkir yang mengenakan seragam biru dengan logo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KOMPAS / AYU PRATIWI

Karcis tanda bukti bayar pengguna parkir yang bayar menggunakan kartu uang elektronik (e-money) melalui mesin terminal parkir elektronik di Jalan Falatehan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Reno (32), pengunjung Blok M Mall serta pengemudi motor mengatakan tidak pernah menggunakan mesin TPE untuk membayar parkir. Juru parkir juga tidak mengarahkannya untuk membayar melalui mesin TPE sehingga mereka tidak tahu bisa bayar menggunakan e-money.

”Biasanya saat mau pergi, saya langsung disamperin tukang parkir. Otomatis saya bayar ke dia. Di tempat lain juga begitu, kan, biasanya,” ujar Reno.

Sementara itu, Isak, salah satu juru parkir di Jalan Falatehan I, menjelaskan, hanya sejumlah kecil pengguna parkir yang membayar menggunakan e-money. Pengguna parkir yang tidak membawa e-money dapat langsung membayar secara tunai kepadanya. Ia kemudian menggunakan e-money miliknya untuk membayar pengguna parkir yang membayar secara tunai. Kepada semua pengguna parkir diberikan bukti tanda bayar.

”Jarang yang pakai kartu (e-money) sendiri. Biasanya bayar secara tunai ke saya, kemudian pakai kartu (e-money) saya,” kata Isak.

Baca juga : DKI Jawab Kritik Perluasan Ganjil Genap

Ketika Kompas mencoba membayar melalui salah satu mesin TPE di Jalan Falatehan I, pembayaran berlangsung dengan lancar meskipun memerlukan sedikit lebih banyak waktu dibandingkan membayar secara tunai, serta bantuan dari juru parkir. Sebab, beberapa tombol pada mesin TPE tidak berfungsi secara konsisten dan perlu ditekan berkali-kali.

Sesuai aturan, tarif parkir untuk motor Rp 2.000 per jam dan mobil Rp 4.000 per jam. Namun, aturan itu tampaknya tidak konsisten diterapkan dan tergantung lokasi. Ada yang menawarkan sesuai aturan itu, ada juga yang menawarkan tarif lain, seperti ”Rp 5.000 untuk motor parkir sepanjang hari hingga pukul 22.00 WIB paling lama”.

Reno berharap, tarif parkir itu bisa dipajang secara lebih jelas sehingga pengguna parkir yakin berapa yang harus dibayar. ”Biasanya bayar tergantung kesadaran masing-masing. Kalau hanya sekitar 1 jam, paling Rp 2.000-Rp 3.000. Kalau lama, Rp 4.000-Rp 5.000,” ujarnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Juru parkir memberi aba-aba sebuah kendaraan di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). Setelah membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem ganjil genap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyusun aturan peningkatan tarif parkir. Hal itu dilakukan untuk menekan kepadatan lalu lintas pada saat ganjil genap tidak berlaku.

Hal serupa terjadi di Jalan KH Agus Salim atau biasa dikenal Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Di jalan tersebut setidaknya ada 10 mesin TPE. Namun, hampir seluruhnya tidak digunakan secara optimal.

Diah Ayu (25), seusai memarkir mobil di salah satu ruko di kawasan Sabang, langsung didekati juru parkir dan ditanyai soal perkiraan lamanya parkir di sana. Saat itu, Diah menjawab, kemungkinan sekitar 1 jam. Kemudian, juru parkir dengan sigap membantu Diah untuk membayar parkir dengan e-money lewat mesin TPE sebesar Rp 5.000.

Hanya sejumlah kecil pengguna parkir membayar menggunakan e-money. Pengguna parkir yang tidak membawa e-money dapat langsung membayar secara tunai kepadanya.

Singkat cerita, Diah ternyata lebih dari 1 jam—sekitar 3 jam—berada di ruko itu. Juru parkir pun meminta Diah untuk membayar tarif parkir sisanya, yaitu Rp 10.000. Tanpa lewat mesin TPE, Diah melihat uang itu langsung dikantongi oleh juru parkir.

Relatif baik

Hal berbeda dengan kasus di Jalan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Di sana, sistem perparkiran dengan mesin TPE berjalan relatif baik. Terdapat 23 TPE yang tersebar di jalan tersebut.

Setiap TPE dijaga seorang juru parkir yang berstatus pegawai kontrak Unit Pengelola (UP) Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Teguh Hariyanto (35), juru parkir, sigap mengatur kendaraan yang akan parkir. Setelah kendaraan terparkir, ia menuntun pengemudi menuju mesin pembayaran. Setelah kartu uang elektronik ditempelkan ke mesin, Teguh memasukkan nomor pelat kendaraan yang terparkir.

Sementara itu, bagi pengendara yang belum punya kartu uang elektronik, juru parkir telah menyediakan kartu uang elektronik untuk tapping. Sebagai gantinya, pengemudi membayar kas kepada juru parkir sesuai tarif parkir.

”Kalau pengemudi yang tidak ada kartu uang elektrik bisa pakai punya juru parkir. Nanti gantinya bayar kas,” ucap Teguh.

Baca juga : Tujuh Inisiatif DKI Redam Polusi Udara

Koordinator TPE di Jalan Pinangsia yang juga bagian dari Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Ibrahim, menambahkan, setidaknya setiap 2 jam sekali dia harus mengontrol lokasi parkir. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi mesin parkir, juru parkir bekerja dengan tanggung jawab, dan situasi parkir.

Lemah pengawasan

Kepala UP Perparkiran DKI Jakarta Mohammad Faisol mengakui, pengawasan penggunaan mesin TPE masih lemah di lapangan. Sebab, satu rentang wilayah kota administrasi hanya dijaga oleh satu kepala satuan pelaksana wilayah.

”Di atas juru parkir, kan, ada koordinator lapangan. Korlap yang mengontrol mereka. Baru berjenjang sampai ke kasatpel. Ini yang kadang-kadang di satu sisi kita harus sinergi untuk berani negur dan tindak juru parkir yang nakal. Harusnya gitu. Tetapi, masukan ini gak papa, kami akan terus benahi,” kata Faisol.

Faisol menjelaskan, setidaknya saat ini Pemprov DKI memiliki 214 mesin TPE. Mesin-mesin tersebut tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Juru parkir mencatat kendaraan yang membayar parkir dengan sistem manual di mesin parkir elektronik di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). Setelah membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem ganjil genap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyusun aturan peningkatan tarif parkir. Hal itu dilakukan untuk menekan kepadatan lalu lintas pada saat ganjil genap tidak berlaku.

Meski tetap terjadi praktik pungutan tip parkir di luar mesin TPE, Faisol yakin target penerimaan lewat mesin TPE bisa tercapai. Pemprov akhir tahun ini menargetkan dapat pemasukan dari sistem TPE sebesar Rp 81 miliar. Saat ini, pemasukan sudah sebesar 58 persen atau Rp 47 miliar.

”Tak ada kebocoran pendapatan. Insya Allah akan terkejar target kami sampai akhir tahun,” kata Faisol.

Faisol juga menegaskan bahwa ke depan belum ada rencana penambahan mesin TPE. Bagi dia, yang terpenting adalah mengoptimalkan penerapan mesin yang sudah ada. ”Kan, investasi lagi mahal, sayang. Jadi, lebih baik kami pikirkan ke depan, apa yang bisa memudahkan kami untuk mengontrol dan mengawasi sistem perparkiran ini,” ujarnya.