Pintu Masuk Satukan (Kembali) Indonesia

Pekan Kebudayaan Nasional berpotensi besar menjadi pintu masuk untuk menyatukan kembali Indonesia. Karena itu, momen bersejarah ini harus benar-benar dijiwai dengan semangat dasar untuk memperkuat persatuan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Peserta mengikuti acara Pawai Budaya dalam rangka penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (9/12/2018). Memenuhi resolusi KKI 2018, bulan Oktober 2019 mendatang akan digelar Pekan Kebudayaan Nasional 2019 yang di dalamnya digelar pula pawai bertajuk "Parade Digdaya Nusantara" melibatkan 10.000 peserta dari seluruh Indonesia.

“Marilah kita mendoa Indonesia bahagia

Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya

Bangsanya, rakyatnya, semuanya

Sadarlah hatinya, sadarlah budinya

Untuk Indonesia Raya”

Cuplikan stanza kedua Lagu Indonesia Raya “Marilah kita mendoa Indonesia bahagia” di atas menginspirasi pemilihan tema Pekan Kebudayaan Nasional 2019….“Ruang Bersama, Indonesia Bahagia”. Di tengah begitu banyak permasalahan ekonomi, sosial, dan politik yang melanda bangsa ini, kebudayaan diharapkan menjadi pintu masuk untuk kembali menyatukan Indonesia.

Belum lepas kelelahan kita menghadapi kontestasi pemilihan presiden 2019 yang berujung pada munculnya segregasi sosial, bangsa Indonesia menghadapi ujian luar biasa dengan munculnya ujaran kebencian bernada rasisme terhadap saudara kita di Papua yang menyulut sejumlah protes keras di berbagai penjuru Papua dan Papua Barat. Ketika situasi di Papua dan Papua Barat berangsur normal, panggung politik kembali menghangat dengan rencana Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Publik pun kembali terbelah.

Di tengah situasi seperti ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan amanah resolusi Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 dengan menggelar Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019, di kawasan Istora Senayan, Jakarta. Momen perdana penyelenggaraan acara akbar kebudayaan yang melibatkan ratusan kabupaten atau kota dan puluhan provinsi ini terwujud pascapenetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Konsep PKN mirip dengan Pekan Olahraga Nasional yang akan dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga ke pusat. Bedanya, PKN tidak dikemas sebagai adu prestasi semata, tetapi lebih kepada representasi daerah-daerah atas kekayaan kebudayaan mereka masing-masing yang kemudian berinteraksi satu sama lain dalam satu kesatuan Indonesia.

“Sejauh ini, rasa kebersamaan di antara kelompok-kelompok PKN begitu tinggi. Semua ingin sama-sama sukses dan mereka menyadari betul bahwa mereka satu per satu adalah bagian dari yang lebih besar. Kesadaran seperti ini sulit ditemukan di dunia politik yang amat individualis, berpusat pada masing-masing orang dan masing-masing pihak, serta keras pada pendirian dan pendapat. Begitu masuk di kebudayaan, mereka langsung cair dan ada semangat kebersamaan luar biasa,” Kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid pekan lalu di Jakarta.

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid

Aktivitas utama

PKN 2019 akan menampilkan lima aktivitas utama. Empat di antaranya akan digelar di Istora Senayan, yaitu pertunjukan seni daerah, kompetisi permainan rakyat, konferensi, dan pameran kebudayaan. Satu aktivitas lagi, yaitu pawai bertajuk “Parade Digdaya Nusantara”yang akan dimulai dari Gedung DPR MPR menuju Jalan Asia Afrika, Senayan, dan Kemendikbud sejauh 3,2 kilometer dengan peserta sebanyak 10.000 orang dengan 200 penari Indonesia Permai dan pertunjukkan Suara Anak Bangsa dan Rampak Nusantara dari 640 peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

“Ini adalah kesempatan kita untuk mewujudkan kedigdayaan kita dalam kebudayaan. Masing-masing kelompok akan menampilkan kolaborasi dengan iringan musik tradisi,”ucap Denny Malik, Direktur Artistik Pawai PKN 2019.

Ini adalah kesempatan kita untuk mewujudkan kedigdayaan kita dalam kebudayaan. Masing-masing kelompok akan menampilkan kolaborasi dengan iringan musik tradisi.

Selain Parade Digdaya Nusantara, masyarakat juga bisa menyaksikan aneka macam pameran di Istora Senayan, mulai dari kiprah Kementerian/Lembaga dalam hal pemajuan kebudayaan, wastra nusantara, warisan budaya tak benda, warisan dunia, kultur perkayuan, capaian pemajuan kebudayaan, seni rupa, desain percontohan pemajuan kebudayaan, hingga wayang daun. Selain itu, tersedia pula aneka macam konferensi yang membedah berbagai macam isu, mulai dari pengetahuan tradisional, florikultura, ekonomi budaya, asal-usul DNA, ekologi, etno astronomi, etno botani, hingga ketahanan pangan. Di Istora Senayan pula, kelompok dari provinsi-provinsi di Indonesia akan menyuguhkan berbagai permainan rakyat, seperti gobak sodor, terompah panjang, egrang, dan lari balok.

Tak tanggung-tanggung, PKN 2019 rencananya akan dihadiri sejumlah menteri, ibu negara, Wakil Presiden, hingga Presiden RI. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dijadwalkan akan membuka acara, Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan membuka acara fashion show dan Pameran Perempuan Berkebaya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan Anugerah Kebudayaan, serta Presiden Joko Widodo melepas Parade Digdaya Nusantara.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Peserta mengikuti acara Pawai Budaya dalam rangka penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (9/12/2018). Acara yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk meramaikan kembali isu-isu kebudayaan di Indonesia. Pawai Budaya diikuti 3.400 peserta dan setiap provinsi diwakili 100 orang.

Rangkul Semua Daerah

Sesuai amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemajuan kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PKKD) baik kabupaten/kota maupun provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, sampai saat ini proses pemajuan kebudayaan berupaya untuk merangkul keterlibatan dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Hingga sekarang, dari total 514 kabupaten atau kota, sebanyak 340 kabupaten atau kota telah menyerahkan PPKD ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu dari total 34 provinsi, baru 25 provinsi yang menyerahkan.

Terlepas dari belum finalnya keterlibatan seluruh kabupaten/kota dan provinsi untuk bersama-sama turut mengusung amanat UU Pemajuan Kebudayaan, saat ini dan seterusnya, bangsa Indonesia sangat membutuhkan sarana pengikat persatuan bersama.

Di sinilah, PKN berpotensi besar menjadi pintu masuk untuk menyatukan kembali Indonesia. Karena itu, momen bersejarah ini harus benar-benar dijiwai dengan semangat dasar untuk memperkuat persatuan. Dengan demikian, PKN benar-benar bisa menjadi ruang bersama menuju Indonesia Bahagia.