Opini Artikel Opini Haidar Bagir: Agama di Era Revolusi 4.0

bebas akses

Haidar Bagir: Agama di Era Revolusi 4.0

Masyarakat di negeri ini sekarang dipenuhi dengan ketegangan antarkelompok yang luar biasa: antarkelompok politik kelompok etnik, kelompok keagamaan—antar dan intra-agama—dan sebagainya.

Oleh Haidar Bagir
· 10 menit baca
KOMPAS/PRIYOMBODO

Haidar Bagir

Kemajuan teknologi informasi telah merangsek dalam gelombang-gelombang besar; didorong oleh kemajuan di bidang otomasi dan pertukaran data, meliputi sistem siberfisikal, internet untuk segala (internet of things), komputasi awan (cloud computing), dan komputasi kognitif.

Dengan adanya berbagai gadget canggih, data/informasi menjadi mudah disimpan dan diakses. Lebih dari itu, dengan meningkatnya interkoneksi, data/informasi juga lebih mudah dikumpulkan dan  disistematisasikan sedemikian rupa sehingga siap sebagai bahan matang untuk pengambilan keputusan.

Begitu besar dan berdampaknya perkembangan teknologi informasi ini sehingga orang menyebutnya sebagai Revolusi 4.0.

Ekses negatif teknologi

Sebelum lebih jauh membahas soal efek kemajuan teknologi informasi yang begitu dahsyat ini, marilah kita singgung adanya gejala yang menjadikan kemajuan teknologi ini justru dapat menimbulkan akibat negatif yang luar biasa, yakni gejala yang biasa disebut sebagai pengentalan identitas.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga mencoba memanfaatkan aplikasi pesan dan antar makanan yang diluncurkan oleh Gojek melalui ponsel pintarnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (13/4). Pesatnya pertumbuhan kepemilikan ponsel di Indonesia mendorong berkembangnya kewirausahaan berbasis teknologi informasi.

Pengentalan identitas kita ketahui sudah banyak memakan korban dalam setidaknya lebih dari lima tahun sampai satu dekade belakangan ini.

Pengentalan identitas kita ketahui sudah banyak memakan korban dalam setidaknya lebih dari lima tahun sampai satu dekade belakangan ini.

Memang hampir-hampir sudah merupakan sifat bawaannya, pengentalan identitas kekelompokan bermakna eksklusi orang lain yang tak berada dalam kelompok identitasnya. Kita mendapati bahwa gejala pengentalan identitas ini, selain telah melahirkan Brexit, juga memberi senjata mematikan bagi orang-orang yang  mempromosikan populisme salah arah yang bersifat  xenophobic, termasuk di dalamnya Donald Trump, Narendra Modi, Le Penn, dan Pauline Hanson.

Pada puncaknya, ketertutupan yang diakibatkan oleh pengentalan identitas ini telah melahirkan gejala baru yang lebih memperparah situasi pertukaran informasi—khususnya melalui media sosial—dalam bentuk apa yang disebut sebagai gejala kamar gema (echo chambers).

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, (25/3). Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoaks.

Bersama gejala lain yang disebut sebagai bias konfirmasi (confirmation bias), informasi yang amat subyektif dan menyesatkan pun menjadi sangat mudah untuk disebarkan dan dikonfirmasi berkali-kali, lalu dipercaya sebagai kebenaran, selama sejalan dengan keyakinan pribadi atau kelompok.

Lepas dari manfaat praktisnya, mesin algoritma yang diterapkan dalam teknologi media sosial juga telah berhasil memerangkap manusia hingga menjadikannya terkotak-kotak dalam rezim informasi dan pengetahuan yang monolitik. Puncaknya adalah saat setiap orang atau kelompok memiliki ”kebenaran- kebenaran”-nya sendiri yang dipercaya mati-matian meskipun itu sesungguhnya salah. Inilah yang kemudian disebut sebagai gejala post-truth.

Lepas dari manfaat praktisnya, mesin algoritma yang diterapkan dalam teknologi media sosial juga telah berhasil memerangkap manusia hingga menjadikannya terkotak-kotak dalam rezim informasi dan pengetahuan yang monolitik.

Dalam era post-truth, bukannya meyakini kebenaran, orang justru membenarkan keyakinan. Repotnya, terkait dengan ini, ada suatu kecenderungan psikologis yang menyebabkan daya destruktif media sosial ini menjadi berlipat ganda. Inilah yang disebut sebagai gejala  disinhibition effect.

Orang-orang yang tadinya introver pun tiba-tiba mendapat kesempatan mengeluarkan semua unek-uneknya dan memberondongkan pesan-pesan (messages) sensasional secara relatif anonim, yakni tanpa harus menampilkan diri dan menanggung risiko malu atau ketakutan mendapatkan respons yang tidak menyenangkan, seperti dalam komunikasi tatap muka atau bentuk-bentuk komunikasi lain yang terbuka.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Dalam Negeri mengikuti apel bersama untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan damai serta menolak kampanye ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Prinsipnya, I post (di media sosial) therefore I am. Dan, sering kali bentuknya bisa sangat ekstrem, yakni dengan memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan ujaran kebencian yang bukan alang kepalang.

Faktor agama

Campuran semua faktor dan gejala ini akhirnya menjadi ramuan yang mematikan dengan masuknya faktor agama. Kenapa? Karena persoalan agama masuk menusuk ke dalam jaringan psikologi manusia, ke dalam lapisan emosinya yang paling dalam. Bahkan, saya ingin mengatakan bahwa faktor agama masuk ke dalam psikologi ketakutan manusia akan kematian dan nasibnya setelah itu: manusia, yang oleh Heidegger disebut sebagai a being unto death.

Karena persoalan agama masuk menusuk ke dalam jaringan psikologi manusia, ke dalam lapisan emosinya yang paling dalam.

Agama yang salah satu unsur utamanya adalah eskatologi dan aspek penyelamatan dari ”siksa pedih kekal abadi” di alam akhirat menjadikan manusia panik untuk memastikan bahwa dia adalah seorang pengikut agama yang setia dan berada di jalan yang benar. Dan, kebenaran dan kesetiaan itu harus diungkapkan dalam (ultra) ortodoksi yang, umumnya, cenderung melahirkan eksklusivisme keagamaan yang ekstrem.

KOMPAS/ HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu dengan perwakilan ormas keagamaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019), membahas sejumlah isu aktual, seperti Papua, kebakaran hutan, serta unjuk rasa mahasiswa dan pelajar menolak UU KPK dan RUU KUHP. Perwakilan ormas keagaman yang datang adalah dari PBNU, Muhammadiyah, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Persatuan Umat Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia,dan Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Maka, semua ramuan era post-truth, dalam bentuk echo chambers, confirmation bias, dan disinhibition effect serta pengentalan identitas, bercampur dan bereaksi menimbulkan ledakan kecurigaan dan permusuhan antar-berbagai kelompok keagamaan. Pada saat yang sama, umat tak lagi merasa membutuhkan ulama yang khusus/ahli dalam belajar agama. Maka, ustaz-ustaz yang tidak memiliki kualifikasi ulama banyak bermunculan karena kebutuhan ini.

Parahnya, ustaz-ustaz ini pun masuk ke dalam berbagai kelompok yang terbagi dalam identitas-identitas yang telah telanjur mengental sedemikian.

Lebih parahnya lagi, tak sedikit orang yang merasa cukup dengan belajar agama melalui internet dan media sosial. Tanpa mengatakan bahwa sumber- sumber belajar agama yang satu ini tidak bermanfaat, minus pengetahuan dasar tentang agama orang bisa tersesat dalam belantara informasi yang, tak sedikit di antaranya, adalah informasi sampah.

Sudah Berlangganan? Silakan Masuk

Presiden Dilantik, Dapatkan Diskon Terbaik!

Khusus 20 Oktober 2019, nikmati diskon 50% untuk berlangganan Kompas Digital Premium, buku, board game, dan kaus. Gunakan kode DILANTIK50.

Kombinasi antara merosotnya kebutuhan terhadap ulama otoritatif, munculnya internet sebagai sumber belajar agama, hilangnya kepakaran, fenomena post-truth, dan pengentalan identitas keagamaan telah membuka kemungkinan yang amat besar bagi konflik di antara berbagai kelompok.

Kombinasi antara merosotnya kebutuhan akan ulama otoritatif, munculnya internet sebagai sumber belajar agama, hilangnya kepakaran, fenomena post-truth, dan pengentalan identitas keagamaan telah membuka kemungkinan yang amat besar bagi konflik di antara berbagai kelompok.

Beberapa kasus kerusuhan serius di berbagai belahan dunia terjadi karena berita yang tidak diselidiki terlebih dahulu kebenarannya telah telanjur tersebar luas.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Sejumlah pemuda mengikuti deklarasi ”Bandung Anti Hoaks” yang diadakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) pada hari bebas kendaraan bermotor di Jalan Ir Djuanda, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (31/3/2019).

Di sisi lain, tata pencarian dan penyampaian informasi yang selama ini diwakili oleh media-media massa konvensional, seperti koran, majalah, dan televisi, yang masih bersandar pada keahlian, kejujuran, serta prinsip check and recheck  telah memudar dan digantikan dengan media sosial. Media sosial ini diisi oleh orang-orang tanpa keahlian, tak jarang juga dengan niat buruk, semua orang memiliki akses pada informasi—bahkan memproduksi informasi bohong—dan media penyebarannya ke masyarakat luas.

Hal ini lebih diperburuk dengan kecenderungan sebagian media arus utama yang tak jarang mendasarkan beritanya pada kumpulan informasi dari sumber-sumber media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan segala kelebihan dan manfaatnya, demokratisasi informasi yang lahir berkat internet dan teknologi digital ini telah menipiskan rasa saling percaya (trust) serta mengancam kehidupan berdampingan secara toleran dan penuh damai. Di satu sisi, ini memang esensi demokrasi, yakni sebagai faktor yang menggerogoti peluang bagi sistem-sistem totalitarian dan hegemonik.

Hal ini lebih diperburuk dengan kecenderungan sebagian media arus utama yang tak jarang mendasarkan beritanya pada kumpulan informasi dari sumber-sumber media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, pada saat yang sama, suatu masyarakat atau negara juga tak mungkin bisa bertahan dengan  trust  yang terlalu tipis di antara warganya. Bukan saja pemerintahan kuat memang tetap diperlukan, trust  pun bukan cuma soal penguatan negara.

Seperti antara lain diungkapkan Fukuyama, trust adalah persoalan penguatan masyarakat madani vis a vis  kemungkinan berkembangnya negara otokratik. Maka, seninya selalu adalah untuk menghindarkan keadaan- keadaan ekstrem.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Aktivis dari komunitas jurnalis pesantren dan aktivis media sosial menandatangani deklarasi melawan hoaks di Cikini, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Deklarasi ini dilakukan untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif saat Pemilu 2019 serta mengedukasi masyarakat melawan hoaks dengan literasi media.

Masyarakat tuna-trust tak akan memiliki ikatan kekelompokan, yang dengan amat tepat diidentifikasi oleh Ibn Khaldun—pemikir Islam-Spanyol abad ke-14 dan penulis Muqaddimah, yang dianjurkan untuk dibaca oleh pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, baru-baru ini—sebagai ’ashabiyah. Menurut Ibn Khaldun dan para pemikir kesejarahan dan sosiologis modern yang mengikutinya, trust adalah modal dasar bagi setiap kelompok masyarakat untuk  survive dan berkembang.

Menata lalu lintas penyebaran informasi

Dengan demikian, tak sulit bagi banyak orang untuk melihat betapa masyarakat di negeri ini sekarang dipenuhi dengan ketegangan antarkelompok yang luar biasa: antarkelompok politik, kelompok etnik, kelompok keagamaan—antar dan intra-agama—dan sebagainya. Maka, situasi di Indonesia sekarang adalah seperti hutan di musim kemarau yang ekstrem. Kalau ada cabang yang bergesekan saja, kebakaran akan timbul. Tak pernah kecenderungan konflik di tengah masyarakat terasa sekuat sekarang.

Menurut Ibn Khaldun dan para pemikir kesejarahan dan sosiologis modern yang mengikutinya, trust adalah modal dasar bagi setiap kelompok masyarakat untuk survive dan berkembang.

Terasa luar biasa besar semangat bermusuhan satu kelompok dengan kelompok lain. Persoalan kecil pun dengan sangat mudah dibesar-besarkan, bahkan tak jarang persoalan dibuat-buat tanpa dasar sama sekali selain sekadar sebagai bahan penyulut konflik. Masyarakat kita pun jadi sasaran empuk misinformasi dan disinformasi. Tanpa adanya langkah-langkah serius yang diambil oleh pemerintah untuk menata lalu lintas penyebaran informasi di masyarakat, dikhawatirkan suatu saat keadaan bisa terlepas di luar kendali.

AFP/OMAR HAJ KADOUR

Warga Suriah yang terusir akibat pertempuran di kota Khan Sheikhun, wilayah selatan Provinsi Idlib, Suriah, berusaha menikmati minuman teh di sela-sela reruntuhan puing rumah mereka di Khan Sheikhun, 3 Agustus 2019. Mereka menengok rumah tempat tinggal asal saat berlangsung gencatan senjata antara militer Suriah-Rusia dan milisi oposisi.

Terlalu banyak preseden dalam sejarah modern betapa konflik kekerasan, bahkan perang saudara di antara suatu komunitas, di dalam dan luar negeri, mudah dieskalasi ketika kebencian antarkelompok telah menyebar luas. Cukup kiranya kita  pelajari kasus konflik Ambon, perang saudara di Lebanon, ataupun perang Suriah, yang reperkusinya masih terasa sampai sekarang.

Pemicunya lebih sering adalah masalah-masalah yang terbatas dan lokal, seperti tabrakan kendaraan yang melibatkan dua kelompok berbeda atau tak jarang juga operasi false flag dari pihak-pihak ketiga yang mempunyai agenda jahat.

Kejadian-kejadian itu kemudian meledak di luar kendali meski awalnya bersifat lokal. Akan tetapi, kemudian menyeret pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau mendapatkan jalan untuk memanipulasi kelompok-kelompok yang berkonflik demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Termasuk pemerintahan-pemerintahan otoritarian, kelompok- kelompok militer di pemerintahan, kelompok-kelompok politik, ataupun kelompok radikal terorganisasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Anggota kepolisian berjaga di lokasi tempat tinggal terduga teroris di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (23/9/2019). Tim Densus 88 berhasil menangkap terduga teroris bernama Muhammad Arshad (21) karena diduga akan melakukan pengeboman. Barang bukti yang disita dari penangkapan itu salah satunya bom aktif jenis triacetone triperoxide (TATP).

Maka, tentu tetap harus dalam bingkai konstitusi dan pemeliharaan HAM, pemerintah kiranya perlu mengambil tindakan-tindakan lebih sigap dan tegas untuk menerapkan aturan-aturan yang berlaku demi menghindarkan negeri ini dari dicabik-cabik oleh konflik kemasyarakatan yang tidak terkendali. Yang tak kalah penting adalah pengembangan pendidikan agama yang menekankan pada keberagaman dan keterbukaan, serta pengembangan daya kritis dan kemampuan literasi media sosial.

Yang tak kalah penting adalah pengembangan pendidikan agama yang menekankan pada keberagaman dan keterbukaan, serta pengembangan daya kritis dan kemampuan literasi media sosial.

Pengembangan minat dan daya baca, yang memungkinkan menambah kekayaan sumber informasi, adalah salah satu langkah yang mutlak dalam konteks ini.

(HAIDAR BAGIR, Pendiri Compassiate Action Indonesia; Pengajar Filsafat dan Mistisisme Islam di ICAS-Paramadina)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Oktober 2019 di halaman 7 dengan judul "Agama di Era Revolusi 4.0". baca epaper kompas