Presiden Jokowi mengatakan susunan kabinet sudah rampung, tetapi masih terbuka kemungkinan adanya perubahan. Kemarin Presiden juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Oleh
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan, susunan kabinet untuk periode pemerintahannya yang kedua sudah rampung. Kendati begitu, Presiden juga menegaskan masih terbuka kemungkinan terjadi beberapa perubahan susunan kabinet pada hari-hari terakhir sebelum pengumuman.
Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, akan dilantik pada Minggu (20/10/2019).
Di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10), Presiden Jokowi mengatakan, pengumuman susunan kabinet bisa dilakukan pada hari pelantikan atau sehari setelah pelantikan presiden-wakil presiden.
”Mungkin bisa pada hari yang sama dengan pelantikan. Mungkin sehari setelah pelantikan. Insya Allah, semuanya sudah kami siapkan,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan akan ada warga Papua yang masuk ke kabinetnya.
Kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, salah satunya, membahas kemungkinan Gerindra masuk dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Amin.
”Pak Prabowo Subianto sahabat baik saya. Tadi kami berbicara banyak hal, terutama yang berkaitan dengan ekonomi negara, karena kita tahu (kondisi) ekonomi menurun dan perlu stabilitas ekonomi dan politik serta memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh penurunan ekonomi global,” katanya.
Koalisi dibahas
Presiden Jokowi juga menyampaikan dalam pertemuan itu dibahas pula isu ibu kota baru. Selain itu, kemungkinan koalisi juga turut dibahas.
”Tapi urusan satu ini belum final. Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk koalisi kami,” kata Jokowi.
Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk koalisi kami.
Sementara itu, Prabowo menegaskan, Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara.
”Kita bertarung secara politik. Begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi, saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap membantu,” tuturnya.
Prabowo juga menyampaikan Gerindra siap membantu dan memberikan gagasannya apabila diperlukan.
”Kalau umpamanya kami tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai, apa istilahnya, check and balance, sebagai penyeimbang. Kan, kita di Indonesia tidak mengenal istilah oposisi, ya, Pak ya?” kata Prabowo yang kemudian disambut Jokowi dengan jawaban, ”Nggih.”
Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden ke-6 RI di Istana Negara. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal, termasuk kemungkinan Partai Demokrat bergabung dalam koalisi. Namun, Presiden Jokowi menyampaikan hal itu belum sampai pada sebuah keputusan (Kompas, 11/10/2019).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto dihubungi, kemarin, mengatakan, koalisi baru pasca-Pilpres 2019 tidak bisa diputuskan sendiri oleh Presiden. ”Untuk membangun koalisi pasca-pilpres, harus dibahas terlebih dulu antara presiden dan wakil presiden terpilih serta para ketua umum partai politik anggota koalisi,” kata Hasto.
Hasto: Koalisi baru pasca-Pilpres 2019 tidak bisa diputuskan sendiri oleh Presiden.
Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Arya Fernandes, mengingatkan bahwa koalisi Jokowi-Amin sudah besar. Terlebih jika Gerindra atau Demokrat atau bahkan keduanya ikut bergabung.
Menurut dia, koalisi gemuk bisa menyebabkan jalur komunikasi jadi lebih panjang karena kompromi atas banyak hal perlu dilakukan ke lebih banyak partai. (LAS/INA/NTA/NIA)