Butuh Pembenahan Kebijakan Berbasis Fakta Lapangan

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah di Jambi belum mampu memadamkan bara api pada hamparan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran masih menjalar di sejumlah perkebunan sawit dan hutan. Tampak areal yang telah hangus dalam patroli udara tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan kehutanan pada pemerintahan periode 2019-2024 harus berbasis fakta lapangan agar hasilnya bisa dilihat dampaknya secara langsung dan jangan hanya bertujuan benar secara administrasi. Selain itu, pemerintahan mendatang harus membenahi desain fungsi kawasan hutan tanpa mereduksi fungsinya sebagai kesatuan ekosistem yang saling terkait. Kebijakan yang ditetapkan juga diharapkan bersifat inklusif.

Demikian antara lain dikemukakan Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University Hariadi Kartodihardjo dan Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Soelthon Gusetya Nanggara, saat dihubungi pada Kamis (17/10/2019) dari Jakarta.

”Kalau ada hasil inventarisasi (lapangan), dalam konteks kelembagaan sekarang itu seakan tidak diperlukan. Artinya proses pengambilan kebijakan tidak berdasarkan faktual lapangan, tetapi lebih melihat kesesuaian perangkat kerja, peta, dan informasi dari pengetahuan umum pejabat yang rapat di sana,” tutur Hariadi yang terlibat riset untuk Koordinasi Supervisi pada Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (Korsup GNPSDA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalau ada hasil inventarisasi (lapangan), dalam konteks kelembagaan sekarang itu seakan tidak diperlukan.

Menurut Hariadi hal itu merupakan penyakit kelembagaan. Padahal, dalam sebuah kelembagaan, ada beberapa hal penting. ”Fungsi dan tugasnya harus merujuk problem di lapangan yang aktual. Namun, yang berlaku hanya logika. Misalnya kalau ada bisnis berarti menanam kalau (ada izin) HTI (hutan tanaman industri) atau menebang kalau HPH (hak pengusahaan hutan),” ujarnya.

Padahal, lanjut Hariadi, saat ini ada 86 pemegang HPH tidak menebang dan ada 201 HTI yang tidak menanam. Di lapangan, mereka menghadapi harga log amat murah karena pemerintah membiarkan monopoli penjualan log sebagai bahan mentah, harus ke industri kertas. Kebijakan yang tidak merujuk kondisi lapangan itu menumbuhkan ketimpangan ekonomi sebab perusahaan itu berskala kecil yang tak berafiliasi dengan dua industri kertas besar yang utama.

SUCIPTO UNTUK KOMPAS

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Hariadi Kartodihardjo

”Karena monopoli, mereka tidak mendapat insentif. Ini ketimpangan yang harus diintervensi pemerintah. Problematika ini tidak pernah naik ke permukaan,” katanya. Perusahaan berskala rumah tangga ini antara lain berbentuk hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial (HKm dan PS).

”Kondisi ini dipertahankan dengan alasan melindungi industri dengan mendapat bahan baku murah,” ujarnya. Hal itu mengakibatkan industri tidak bisa bersaing di dunia internasional karena mereka tidak dibiarkan bersaing mendapatkan bahan baku dari pasar internasional.

Hal lain yang perlu dibenahi adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengenai inventarisasi beneficial ownership, siapa yang mendapatkan keuntungan dari usaha kehutanan. Dari penelitian oleh kelompoknya, menurut Hariadi, perusahaan yang di lahannya terjadi kebakaran hutan dan lahan serta perusahaan yang tumpang tindih dengan area lindung terkait perusahaan besar. Di tingkat direktur jenderal, tak ada perangkat untuk mengetahui pemilik perusahaan karena meliputi kepemilikan oleh perusahaan besar.

”Misalkan satu perusahaan punya 33 anak perusahaan dan 15 di antaranya bermasalah. Sebagai pemilik sumber daya, pemerintah mestinya menegaskan yang 15 itu dibenahi dulu jangan diberi izin lagi,” kata Hariadi. Pertanyaannya, bagaimana peraturan presiden ini bisa diterapkan karena ada keterkaitan politik di dalamnya.

Perkara yang harus diberi perhatian khusus adalah proyek rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang dananya, menurut Hariadi, Rp 3,6 triliun dan kini dikelola Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai. ”Badan itu tugasnya menanam saja. Di China, ada kepala sungai yang mengawasi debit air, efisiensi pemanfaatan, dan pencemaran,” ujar Hariadi.

Dalam hal ini, yang penting adalah tertib administrasi keuangan. ”Tentang outcome (hasil sebagai dampak) apakah tidak banjir dan tidak kekeringan, bukan jadi tujuan utama,” katanya.

”Luasan penanaman menjadi patokan keberhasilan. Padahal, di negara lain, untuk mencapai keberhasilan, dilakukan dulu pemetaan sosial, bagaimana kesiapan lembaga desa untuk menanam, memelihara, dan untuk menjadikan itu sebagai kawasan lindung. Pemetaan penting sebelum dilakukan penanaman,” tuturnya.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Bukit Batongkat, Desa Kubung, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Tempat ini memiliki potensi wisata yang cukup tinggi.

Kebijakan inklusif

Sementara Soelthon menegaskan, ke depan butuh ada redesain fungsi kawasan dengan kaidah ekologi yang benar dan mengindahkan kondisi sosial setempat. Penyusunan kebijakan harus dilakukan secara inklusif.

Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di kawasan hutan, Soelthon mengatakan, perlunya memastikan, ”Tidak ada hak dan akses masyarakat yang dirampas melalui investasi. Juga memastikan instrumen perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum benar-benar berjalan dengan transparan.”

Dia juga menyoroti persoalan yang selama ini seakan tak terpecahkan, yaitu pentingnya penyelesaian konflik. Saat ini konflik lahan dan tenurial yang terjadi sudah mencapai lebih dari 1.000 kasus.