Metropolitan Soal Anggaran, Perbaiki Mental Birokrasi

Kinerja Pemerintah Daerah

Soal Anggaran, Perbaiki Mental Birokrasi

Banyak temuan anggaran janggal membuat warga Ibu Kota mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan memperbaiki mental pekerja birokrasi agar mengutamakan manfaat bagi warga saat menyusun anggaran.

Oleh J Galuh Bimantara
· 3 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan

JAKARTA, KOMPASAnggaran-anggaran janggal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020 DKI Jakarta membuat publik mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI mengelola uang rakyat. Gubernur DKI Anies Baswedan didesak memperbaiki mental pekerja birokrasi agar mengutamakan manfaat bagi warga saat menyusun anggaran.

Gubernur Anies menyampaikan, pihaknya berencana memperbaiki aplikasi e-budgeting warisan gubernur sebelumnya agar nantinya mesin langsung mendeteksi angka anggaran janggal pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengingatkan, perbaikan perencanaan anggaran tidak bisa hanya mengandalkan pada mesin. Manusianya, para birokrat, juga perlu disasar.

Itu lantaran kemungkinan masih ada birokrat yang bermental ingin mendapatkan keuntungan dari proses-proses penyusunan anggaran. ”Itu yang mesti diantisipasi sejak awal, misalnya dengan pembangunan karakter, dan pakta integritas yang selalu diperbarui agar mental-mental koruptif itu bisa dihilangkan,” tutur Misbah.

Baca juga : DKI Tak Siap dan Tidak Transparan Kelola Anggaran

Menurut Misbah, dengan adanya anggaran-anggaran janggal, para pegawai Pemprov DKI  berarti belum mampu mengerjakan tugasnya menghasilkan rancangan KUA-PPAS 2020 yang siap dibahas dengan anggota DPRD DKI. Padahal, waktu untuk menyempurnakan sebenarnya tersedia lebih banyak dibanding normalnya, mengingat tahun ini terdapat transisi keanggotaan DPRD dari periode 2014-2019 ke 2019-2024.

KOMPAS/J GALUH BIMANTARA

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan

Berdasarkan Pasal 90, kepala daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS ke DPRD maksimal minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama, kemudian kesepakatan terhadap rancangan KUA-PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua Agustus. Namun, untuk KUA-PPAS 2020 DKI, pembahasan baru dimulai bulan Oktober.

Misbah mengatakan, jeda pertengahan Juli sampai Oktober semestinya dimanfaatkan Pemprov untuk menyempurnakan dokumen rancangan KUA-PPAS 2020. Salah satunya adalah dengan terlebih dahulu menyisir anggaran-anggaran janggal sehingga nantinya sudah lebih ”matang” untuk dibahas dengan DPRD. Apalagi, waktu yang tersisa untuk menetapkan rancangan APBD semakin sempit.

Sudah Berlangganan? Silakan Masuk

Next-level goal requires next-level knowledge

Harian Kompas x The Straits Times Get a two-for-one digital subscription deal from the two biggest news publisher in Indonesia and Singapore.

Baca juga : Legislatif DKI Menjanjikan Penyisiran Anggaran Semakin Ketat

Kenyataannya, pada bulan Oktober, anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, masih menemukan anggaran janggal dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Lewat akun Twitter @willsarana, William menyoroti, antara lain, pembelian lem Aica-Aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan pengadaan pulpen Rp 123,8 miliar pada suku dinas pendidikan.

Dalam pemberitaan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menepis anggapan pihaknya tidak teliti dalam pengisian komponen e-budgeting. ”Jadi, bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kami sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari setiap sekolah,” ujar Syaefuloh (Kompas.id, 30/10/2019).

Baca juga : Anggaran Formula E Dinilai Abaikan Kepentingan Publik Jakarta

Misbah pun mengkritik pernyataan itu. Jika memang hanya komponen sementara, semestinya Anies tidak mempermasalahkan rancangan KUA-PPAS yang ada. Namun, dalam arahan pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan APBD tanggal 23 Oktober 2019, Anies juga menyoroti sejumlah anggaran bernilai fantastis dan minta itu diperbaiki. Contohnya, pada belanja alat tulis dan kantor (ATK), usulan komponen ATK terbanyak untuk tahun 2020 adalah pulpen yang total anggarannya Rp 635,06 miliar.

Jika memang hanya komponen sementara, semestinya Anies tidak mempermasalahkan rancangan KUA-PPAS yang ada. Namun, dalam arahan pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan APBD tanggal 23 Oktober 2019, Anies juga menyoroti sejumlah anggaran bernilai fantastis dan minta itu diperbaiki.

”Saya pernah bekerja di berbagai tempat, bapak ibu sekalian, bukan di Indonesia, di luar. Itu yang namanya kebutuhan alat tulis itu bring yourself. Tidak ada yang namanya alat tulis itu di-siapin kantor,” ucapnya seperti bisa dilihat pada video yang diunggah akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.