Kebijakan Pemerintah Berpotensi Gerus Daya Beli

Indef memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8 persen pada 2020. Indef juga melihat, ada beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai dapat menjadi bumerang yang menggerus daya beli dan meningkatkan inflasi.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Masyarakat antre membeli elpiji 3 kg di lokasi operasi pasar di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (1/11/2019). Elpiji 3 kg dalam beberapa hari terakhir langka.

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan melambat pada tahun depan, bahkan berpotensi lebih lambat dari ekspektasi. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai dapat menjadi bumerang yang menggerus daya beli dan meningkatkan inflasi.

Pada 2020, pemerintah berencana meningkatkan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sebesar 100 persen serta memangkas subsidi solar menjadi Rp 1.000 per liter dan subsidi elpiji 3 kg. Pemerintah juga akan menghapus subsidi listrik 900 volt ampere (VA) untuk rumah tangga mampu dan meningkatkan cukai rokok menjadi menjadi 23 persen.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nawir Messi, Selasa (26/11/2019), mengatakan, kenaikan beberapa komponen harga barang yang diatur pemerintah (administered price) itu bisa berdampak negatif bagi perekonomian domestik jika tidak dibarengi dengan kenaikan upah. Harga-harga yang meningkat akan menyebabkan inflasi dan menggerus daya beli.

”Pemerintah seharusnya menjaga permintaan domestik di tengah ancaman resesi ekonomi global. Dalam situasi ini, Indonesia tidak bisa berharap dari kinerja ekspor atau investasi tumbuh tinggi seperti beberapa tahun lalu,” ujar Nawir di sela-sela acara Indef bertema ”Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020” di Jakarta.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nawir Messi

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2020. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen pada 2020. Adapun target pemerintah dalam APBN 2020 sebesar 5,3 persen.

Baca juga : Lonceng Resesi Ekonomi Dunia

Nawir mengatakan, satu-satunya pijakan pemerintah di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global adalah konsumsi domestik. Kontribusi konsumsi domestik dalam 20 tahun terakhir sebesar 56-58 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Namun, pelemahan daya beli sejatinya sudah terefleksi sejak 2018 manakala penjualan ritel dan otomotif menurun. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun depan harus benar-benar didesain untuk menjaga permintaan rumah tangga.

”Jika pemerintah gagal meningkatkan daya beli, kemerosotan ekonomi bisa makin dalam,” lanjutnya.

Kebijakan fiskal tahun depan harus benar-benar didesain untuk menjaga permintaan rumah tangga. Jika pemerintah gagal meningkatkan daya beli, kemerosotan ekonomi bisa makin dalam.

Kompas/Priyombodo

Warga berbelanja bahan makanan pokok murah dengan Kartu Jakarta Pintar di Pasar Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Pemerintah memaksimalkan penyerapan anggaran belanja untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Pada 2020, lanjut Nawir, pemerintah didorong menggelontorkan lebih banyak insentif untuk memperbaiki daya beli. Insentif itu dapat berupa bantuan langsung tunai atau pemotongan tarif pajak.

Indef memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 4,8 persen pada 2020. Selain faktor eksternal, daya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan beberapa faktor internal, seperti persoalan defisit transaksi berjalan, pelemahan kinerja investasi, stagnasi peringkat kemudahan berusaha di peringkat ke-73, serta kenaikan beberapa komponen administered price.

Indef memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 4,8 persen pada 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian RI tumbuh 5,02 persen pada triwulan III-2019. Adapun pertumbuhan ekonomi sepanjang Januari-September sebesar 5,04 persen.

Menjaga daya beli

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, dampak kenaikan komponen administered price ke pertumbuhan ekonomi tidak akan signifikan dengan catatan investasi tumbuh di atas 7 persen pada 2020.

”Tahun depan proses perizinan akan lebih bagus sehingga investasi bisa tumbuh lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga diasumsikan hanya tumbuh 5 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bisa terjaga di atas 5 persen,” ujarnya.

Baca juga : UMKM, Sang Jaring Pengaman Sosial

Dalam jangka pendek, kata Iskandar, pemerintah fokus menjaga daya beli kelompok 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin. Selain penyaluran belanja sosial, daya beli berupaya ditingkatkan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tarif pajak dan suku bunga kredit usaha rakyat juga diturunkan.

Pemerintah fokus menjaga daya beli kelompok 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir

Dalam APBN 2020, pagu anggaran untuk bantuan sosial meningkat menjadi Rp 372,5 triliun dari Rp 369,1 triliun pada 2019. Program bantuan sosial terbaru berupa bantuan pangan atau kartu bahan pokok untuk 15,6 juta keluarga miskin senilai Rp 28,1 triliun.

”Waktu penyaluran bantuan sosial akan lebih cepat pada awal tahun untuk memberikan stimulus bagi perekonomian,” kata Iskandar.

Baca juga : Genjot Belanja Sosial Kurangi Kontraksi Perekonomian

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ada tiga faktor pendorong konsumsi ke depan, yakni penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, pertumbuhan kelompok penduduk kelas menengah, dan pengendalian inflasi harga-harga bahan pokok. Ketiga faktor itu adalah kunci agar konsumsi tetap tumbuh di atas 5 persen.

Menurut Perry, konsumsi penduduk kelas menengah saat ini cukup baik yang tecermin dari penjualan ritel. Berdasarkan hasil survei penjualan eceran bank sentral, penjualan eceran kuartal III-2019 tumbuh 1,8 persen, sementara triwulan II-2019 tumbuh 4,2 persen. Penjualan eceran diperkirakan kembali meningkat pada Oktober 2019.

Di sisi lain, BI memproyeksikan inflasi sampai akhir tahun stabil pada kisaran 3,5 persen kendati pertumbuhan ekonomi melambat. Tim pengendali inflasi pusat dan daerah menjaga agar harga bahan kebutuhan pokok tidak naik signifikan. Dalam lima tahun terakhir, inflasi komponen harga bergejolak ini di bawah 5 persen.