Politik & Hukum Golkar dan Kutukan Pilpres

MUNAS X GOLKAR

Golkar dan Kutukan Pilpres

Pascareformasi, kader Golkar yang maju menjadi capres selalu gagal terpilih. Munas X Golkar, 3-6 Desember 2019, menjadi momentum mengevaluasi dengan target kader Golkar bisa menjadi capres dan terpilih di Pilpres 2024.

Oleh KURNIA YUNITA RAHAYU/SHARON PATRICIA/DHANANG DAVID/INSAN ALFAJRI
· 7 menit baca
KOMPAS

Bendera Partai Golkar terpasang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (29/11/2019). Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional X Partai Golkar, 3-6 Desember 2019, di Jakarta, geliat dan atmosfer munas mulai terasa.

Di tengah kontestasi multipartai pascareformasi, Partai Golkar tetap mampu bersaing. Bahkan, setiap kali pemilu, Golkar selalu berada dalam tiga besar partai peraih suara terbanyak. Namun, capaian dalam pemilu legislatif itu berbanding terbalik dengan pemilu presiden. Golkar seperti dikutuk.

Gelombang reformasi yang melengserkan Presiden Soeharto tak serta-merta menghanyutkan Golkar, mesin politik yang bekerja 32 tahun melanggengkan Orde Baru.

Transformasi Golkar dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik, tahun 1998, terbukti bekerja efektif untuk tetap bisa berkiprah di pentas politik nasional.

Berdasarkan catatan Kompas, raihan suara Golkar dalam lima kali pemilu pascareformasi masih menunjukkan posisinya sebagai partai yang berpengaruh.

Pada Pemilu 1999, misalnya, Golkar meraih 23.741.749 suara atau 22,4 persen dari total suara nasional. Raihan itu sekaligus menempatkannya pada peringkat kedua peraih suara terbanyak setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bahkan, Golkar berhasil memenangi Pemilu 2004 dengan mengantongi 24.461.104 suara atau 21,6 persen total suara.

Pada 2009, Golkar mendapatkan 14,4 persen atau 15.037.757 suara, kemudian memperoleh 14,7 persen atau 18.432.312 suara pada 2014, dan meraih 12,13 persen atau 17.229.789 suara pada 2019. Meski raihan suaranya belum setinggi pada Pemilu 1999 dan 2004, prestasi itu belum bisa dikatakan jeblok. Raihan suara tetap menempatkan Golkar di tiga besar partai peraih suara terbanyak.

Baca juga: Masa Depan Golkar dalam Pusaran Konflik

Akan tetapi, kemampuan menggaet suara masyarakat itu tak berbanding lurus dengan capaian kadernya dalam pemilu presiden (pilpres). Sejak 1999, kader Golkar mengukir sejarah kegagalan dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres).

Kegagalan itu bermula dari BJ Habibie. Saat pemilihan presiden oleh MPR, tahun 1999, dia memilih mundur setelah sidang MPR menolak pidato pertanggungjawaban pada akhir masa kepemimpinannya sebagai presiden. Penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban sama saja dengan pernyataan bahwa presiden tak mampu menjalankan tugas, apalagi dipilih kembali.

Politik transaksional

Kegagalan Habibie tak menghentikan ikhtiar partai berlambang beringin itu. Di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, Golkar menggelar konvensi nasional pemilihan calon presiden (capres) pada 2003, setahun sebelum Pemilu 2004.

Konvensi pun memilih Jenderal (Purn) Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1998-1999), sebagai capres yang akan diusung Golkar.

Namun, langkah Wiranto, yang kemudian berpasangan dengan calon wakil presiden (cawapres) Salahuddin Wahid atau Gus Solah, terhenti pada putaran pertama Pilpres 2004.

Baca juga: Golkar Menahan Erosi Elektabilitas

KOMPAS

Akbar Tandjung (kiri) berpelukan dengan Wiranto saat Silaturahmi Kebangsaan di Jakarta, Senin (26/8/2013). Keduanya pernah bersaing di konvensi calon presiden (capres) Golkar. Persaingan dimenangi Wiranto. Wiranto menjadi capres yang diusung Golkar pada Pemilu 2004.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, saat ditemui di rumahnya di Jakarta, Jumat (29/11/2019) malam, menyatakan, kegagalan itu tak lepas dari praktik politik transaksional yang terjadi dalam konvensi. Ia yang memimpin Golkar pada 1998-2004 mengakui, indikasi politik uang sudah terendus sejak 2003.

Sebagaimana terjadi pada cendekiawan Nurcholis Madjid atau Cak Nur, salah satu tokoh peserta konvensi. Laporan Kompas pada 31 Juli 2003 menuliskan keluhan Cak Nur mengenai perlunya ”gizi” dalam konvensi. ”Gizi” yang dimaksud adalah uang.

Menurut Akbar, politik transaksional tak hanya terjadi pada saat konvensi. Praktik tersebut juga merangsek hingga ke sistem seleksi dan perekrutan di lingkup internal.

Kontroversial

Selain politik transaksional, Indra J Piliang, saat masih menjadi analis politik di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dalam artikel opininya di Kompas, 21 Juni 2004, menilai, kegagalan Wiranto-Gus Solah juga karena partai tak memetakan keinginan masyarakat di luar partai.

”Sejak awal, pasangan ini hanya dimaksudkan memenangi pengaruh di tubuh Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tanpa terlebih dahulu memetakan keinginan masyarakat di luar kedua mesin politik itu,” katanya.

Ditambah lagi rekam jejak Wiranto yang kontroversial karena dituding terlibat kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat saat Reformasi 1998. Imbasnya selama pemilu, mereka harus mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, terutama aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil.

Sudah Berlangganan? Silakan Masuk

Dapatkan Cashback 30% dari OVO!

Pakai OVO sebagai metode pembayaran di Gerai Kompas, dapatkan cashback 30% (maksimal Rp10.000) di Kompas.id! Hanya berlaku hingga 31 Desember 201

Selain itu, keduanya bukan tokoh yang punya peran dalam membangun partai. Oleh karena itu, militansi kader memenangkan mereka tak optimal.

Baca juga: Persaingan Ketua Umum Bakal Sengit

KOMPAS/HENDRA AGUS SETYAWAN

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan penghargaan kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yang juga kader Partai Golkar, Jusuf Kalla, saat perayaan Hari Ulang Tahun Ke-55 Partai Golkar, Rabu (6/11/2019), di Jakarta.

Kegagalan kader Golkar dalam kontestasi pilpres berulang kembali pada 2009. Saat itu, Golkar tak mengadakan konvensi, tetapi langsung mengusung ketua umumnya, Jusuf Kalla, sebagai calon presiden. Kalla yang berpasangan dengan Wiranto kalah dari dua pasangan lainnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

Pemilu tersebut menjadi terakhir kali Golkar mengusung kadernya dalam pilpres. Pada Pilpres 2014, Kalla memang menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan capres Joko Widodo dan berhasil terpilih. Namun, saat itu Kalla tidak diusung oleh Golkar. Golkar lebih memilih mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kader Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional.

Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Darul Siska mengakui, salah satu penyebab kegagalan berulang itu adalah ketiadaan mekanisme pemilihan capres/wapres yang ajek di internal partai.

Model yang pernah dipraktikkan pun memiliki banyak kelemahan. Mulai dari konvensi yang memunculkan calon yang tak populer hingga penunjukan ketua umum sebagai calon, padahal belum tentu bisa meraih hati publik.

Ini, menurut dia, menjadi bahan evaluasi saat Munas Golkar 2019 yang akan berlangsung pada 3-6 Desember 2019.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengingatkan pentingnya evaluasi. Sebab, pada Pilpres 2024, Golkar sebagai partai besar harus menunjukkan eksistensinya dengan menghadirkan kader sendiri sebagai calon presiden.

”Kita perlu menunjukan eksistensi. Apalagi di Pemilu 2024 sudah tidak ada lagi petahana. Ditambah lagi saat ini, Golkar telah menduduki jabatan strategis di kementerian, seperti di Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, serta Menteri Pemuda dan Olahraga,” ucapnya.

Momentum

Pengajar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Nyarwi Ahmad, mengatakan, kegagalan berulang Golkar melahirkan kader yang bisa menang dalam pilpres merupakan permasalahan krusial yang harus dicari solusinya. Menurut dia, Musyawarah Nasional (Munas) 2019 menjadi tempat yang tepat untuk menemukan solusi tersebut.

Sebab, tanpa strategi yang jitu, Golkar bisa kehilangan momentum pada Pemilu 2024. ”Masyarakat pun akan lupa (pada Golkar) karena partai yang menonjol adalah partai yang percaya diri untuk mengajukan calonnya,” ujar Nyarwi.

Menurut dia, Golkar saat ini memiliki dua pilihan.

Pertama, melahirkan sosok pemimpin yang berdaya magnetik elektoral kuat. Salah satunya, memiliki jejaring keorganisasian yang mengakar hingga ke level akar rumput, berjiwa kepemimpinan, dan manajemen politik yang baik. Sebab, sekalipun saat ini Golkar memiliki banyak kader di eksekutif dan legislatif, belum tampak sosok yang kuat secara elektoral.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie saat menghadiri rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Rapimnas membahas persiapan Munas Golkar 2019.

Kedua, menjaring kader potensial di daerah dengan konvensi. Konvensi itu diharapkan mampu menemukan sosok yang sesuai dengan kriteria masyarakat akan seorang pemimpin.

”Bukan semata-mata dikenal luas di organisasi masyarakat atau di kalangan pengusaha, melainkan juga populis yang mengerti denyut nadi aspirasi masyarakat, yang terus berubah dan bisa mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Sosok yang lahir dari masyarakat,” kata Nyarwi.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai, kelemahan Golkar dalam kontestasi pilpres adalah ketiadaan sosok dengan ketokohan yang kuat. Pada 2009, partai mencoba menokohkan Jusuf Kalla, tetapi ternyata gagal. Kondisi saat ini pun tak jauh berubah.

Baca juga: Pelajaran dari Sejarah Konflik Internal

Namun, bukan berarti peluang pencalonan kader Golkar dalam Pilpres 2024 sudah tertutup. Sebagai partai anggota koalisi pemerintah, Golkar jelas berpeluang mengusung kadernya. Hanya saja, peluang itu tidak lebih besar jika dibandingkan dengan partai politik lainnya.

”Peluang pencalonan dan keterpilihan kader Golkar dalam Pilpres 2024 sangat bergantung pada kemampuan memobilisasi dukungan masyarakat. Dan, itu harus dimulai sejak saat ini,” kata Aditya.