Persoalan Menumpuk Mendekati Akhir Tahun
Empat isu teratas dipasang sebagai berita utama di November 2019 hingga lebih dari lima kali, yaitu tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, iklim investasi di Indonesia, desa fiktif, dan aksi terorisme di Medan.
Sepanjang November 2019, setiap media massa memilih isu unggulan berbeda. Hasil analisis konten Litbang Kompas menunjukkan, tidak ada satu pun peristiwa yang diangkat bersamaan oleh enam koran nasional yang diteliti. Temuan ini mengindikasikan, banyak persoalan yang perlu diperhatikan pada bulan tersebut.
Kesimpulan ini terekam dari hasil analisis konten pada 152 berita yang tampil di headline enam koran nasional sepanjang November 2019. Keseluruhan berita tersebut berasal enam surat kabar, yakni Kompas, Republika, Indopos, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Koran Sindo.
Dari keenamnya terdapat 74 isu yang diangkat sepanjang November. Empat isu teratas dipasang sebagai berita utama hingga lebih dari lima kali, yaitu tentang BPJS Kesehatan, investasi, desa fiktif, dan aksi terorisme di Medan.
Persoalan kenaikan iuran BPJS kesehatan disorot sebanyak 13 kali oleh tiga koran nasional, yakni Indopos delapan kali, Republika empat kali, dan satu kali oleh Kompas. Dari nilai berita, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan memiliki kadar kedekatan yang tinggi dengan masyarakat.
Sejak akhir Juli 2019, kenaikan iuran BPJS Kesehatan digadang sebagai salah satu opsi untuk mengatasi defisit anggaran BPJS. Di awal November, kenaikan iuran direspons publik dengan aksi turun ke jalan dengan demonstrasi. Sayangnya, persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum dianggap layak masuk jajaran berita utama oleh seluruh media massa.
Pada bulan November 2019, tema ekonomi dan politik paling sering dijadikan berita utama. Terdapat 40 berita (26,3 persen) bertema ekonomi dan 31 berita (20,4) persen bertema politik.
Tidak berbeda dengan kenaikan iuran BPJS, isu kedua teratas juga tidak mendapatkan perhatian dari seluruh media massa. Peningkatan daya saing Indonesia di kancah global serta menggeliatnya iklim investasi di Indonesia hanya menarik bagi Koran Tempo, Media Indonesia, dan Kompas. Isu ini secara umum muncul sebanyak delapan kali dalam sebulan.
Padahal, terdapat momen penting yang terjadi di bulan ini, yaitu rampungnya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan (CEPA). Perjanjian yang ditandatangani di Busan, Korea Selatan, pada Senin (25/11/2019) membuat Indonesia berpeluang besar mendapatkan akses pasar yang lebih baik untuk produk industri, perikanan, dan pertanian di pasar Korsel. Sebaliknya, Indonesia juga akan memberikan akses pasar untuk bahan baku industri dan memfasilitasi investasi Korsel (Kompas, 25/11/2019).
Pencapaian investasi pun menunjukkan angka yang baik. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, sepanjang Januari-September, nilai investasi di Indonesia mencapai Rp 601,3 triliun atau 75,9 persen dari target investasi 2019.
Isu ketiga teratas lagi-lagi hanya ditempatkan di berita utama oleh tiga surat kabar. Pemberitaan tentang desa fiktif diberitakan enam kali, masing-masing tiga kali oleh Kompas, dua kali oleh Media Indonesia, dan sekali oleh Koran Sindo.
Istilah desa fiktif pertama kali diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (4/11/2019) di Gedung DPR/MPR untuk menerangkan desa yang sengaja dibuat untuk menerima dana desa. Saat itu, Sri Mulyani menyebut keberadaan desa fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menurut arsip Kompas, terdapat 30 kasus korupsi yang telah diusut sejak dana desa dimulai pada 2015. Modus yang digunakan antara lain dengan manipulasi anggaran, pemalsuan dokumen kegiatan, atau pemotongan dana desa oleh bupati dan kepala desa (Kompas, 13/11/2019).
Dengan adanya modus baru berupa pembentukan desa fiktif ini, sistem pengawasan penyaluran dana desa perlu ditingkatkan. Hingga November berakhir, penelusuran terhadap desa-desa fiktif masih dilakukan. Kerugian yang ditimbulkan juga masih menunggu audit.
Pada pertengahan November, publik kembali diguncang dengan aksi teror. Aksi terorisme yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, juga hanya mendapatkan tempat di tiga surat kabar nasional. Ketiganya adalah Media Indonesia sebanyak tiga kali, Kompas sebanyak dua kali, dan sekali oleh Republika.
Teror di Medan terjadi pada Rabu (13/11/2019) pada berupa bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Aksi dilakukan oleh RMN (24) dan menyebabkan enam orang terluka, yakni empat polisi dan dua warga sipil.
Ekonomi menggeser politik
Pada bulan November 2019, tema ekonomi dan politik paling sering dijadikan berita utama. Terdapat 40 berita (26,3 persen) bertema ekonomi dan 31 berita (20,4) persen bertema politik. Di urutan berikutnya terdapat tema hukum sebesar 11,8 persen dan kesehatan sebesar 10,5 persen. Sementara itu, terdapat dua belas tema lainnya yang diangkat dengan frekuensi tidak lebih dari sepuluh berita per tema.
Isu dalam tema ekonomi yang paling sering diangkat adalah tentang investasi yang telah dipaparkan di atas. Sementara isu kedua yang paling sering muncul adalah pemberitaan pembangunan daerah tertinggal. Sayangnya, meski tinggi secara frekuensi, isu ini hanya dianggap penting oleh Indopos yang menempatkan persoalan ini pada halaman utama sebayak tiga kali.
Dari tema politik, dua isu yang paling banyak diberitakan adalah terkait desa fiktif dan pengangkatan komisaris baru untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemberitaan tentang perombakan pimpinan baru BUMN diangkat oleh Republika, Indopos, Koran Tempo, dan Koran Sindo. Dari sisi jumlah media yang memberitakan, isi ini cukup laris dibandingkan dengan isu lainnya.
Pengangkatan pemimpin baru di BUMN tidak bisa dilepaskan dari pengangkatan menteri baru BUMN, Erick Thohir. Isu pergantian pimpinan di sejumlah BUMN mencuat saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu Erick Thohir pada Rabu (13/11/2019).
Kompas pada Sabtu (23/11/2019) memberitakan, Erick Tohir akan melakukan perombakan pimpinan 142 BUMN yang akan berlangsung hingga enam bulan ke depan. Pada November lalu, sejumlah posisi sudah diputuskan, yakni Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk.
Tema politik cenderung surut disorot pasca-pemilihan presiden. Pada bulan Oktober, tema politik masih mendominasi dengan 65 persen. Peristiwa yang diangkat antara lain pelantikan presiden, pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, dan revisi UU KPK. Kini, dengan mulai dinginnya tensi politik, tema-tema lain mulai perlu disentuh, sebelum politik kembali menghangat pada Pilkada 2020 mendatang.
Agenda media
Jika dicermati, setiap media massa memiliki topik utama masing-masing. Kompas cenderung selalu mengikuti isu teratas, kecuali soal komisaris baru BUMN. Media ini justru memberikan ruang bagi perhelatan SEA Games sebagai berita utama di halaman muka sebanyak tiga kali.
Sementara itu, Republika urung mengikuti isu investasi dan desa fiktif. Senada dengan Kompas, media ini meyorot perhelatan SEA Games sebanyak dua kali. Republika juga mengangkat isu soal konflik Palestina dan Israel saat tidak satu pun media lain mengangkat isu tersebut.
Di sisi lain, Indopos menunjukkan konsistensi mengangkat isu terkait BPJS Kesehatan. Media ini mengangkat sengkarut iuran dan manajemen BPJS Kesehatan hingga delapan kali. Indopos juga menyorot pembangunan desa tertinggal dan sedikit memberikan perhatian pada isu yang lain.
Lain daripada yang lain, isu yang paling sering diangkat sebagai berita utama oleh Koran Tempo adalah terkait ujian nasional. Media ini memberitakan hal tersebut sebanyak empat kali. Koran Tempo juga sudah ”mencuri start” dengan menempatkan berita tentang Pilkada 2020 di halaman depan sebanyak dua kali.
Istilah desa fiktif pertama kali diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (4/11/2019) di Gedung DPR/MPR untuk menerangkan desa yang sengaja dibuat untuk menerima dana desa.
Serupa, Media Indonesia juga menurunkan berita terkait Pilkada 2020. Media ini mengikuti semua isu teratas, kecuali soal BPJS Kesehatan. Sementara Koran Sindo memilih isu perkotaan dengan mengangkat penggunaan skuter listrik. Koran Sindo juga memilih untuk menyorot soal rekrutmen CPNS 2019 sebanyak dua kali.
Beragamnya isu yang diangkat masing-masing media menandakan bahwa banyak persoalan yang perlu dibenahi sebelum tahun 2019 berakhir. Permasalahan seperti iuran BPJS Kesehatan yang dikhawatirkan akan menurunkan pembayar iuran aktif, misalnya, perlu dikawal pada bulan Desember.
Pengusutan desa fiktif yang berpotensi besar merugikan negara juga perlu terus ditelusuri. Bulan Desember diharapkan dapat dipenuhi dengan pemberitaan tentang pencapaian besar republik ini. Hari Korupsi pada Desember, misalnya, bisa dijadikan tonggak pencapaian pengusutan kasus korupsi oleh para penegak hukum. (Litbang Kompas)