Adu Lobi Bamsoet dan Muzani untuk Kursi Ketua MPR
Lobi-lobi Bambang Soesatyo atau Bamsoet dari Partai Golkar dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra untuk menjadi Ketua MPR 2019-2024, kian intens. Tak sebatas meyakinkan elite partai lain, tetapi langsung ke anggota MPR.
Ilustrasi: Formasi pimpinan MPR dengan satu ketua dan tujuh wakil ketua setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada MPR periode 2019-2024, jumlah pimpinan bertambah menjadi 10 orang. Menurut rencana, Kami (4/10/2019), pimpinan MPR itu dilantik, termasuk Ketua MPR 2019-2024.
Setelah partai pemenang Pemilu 2019, PDI-P, tak lagi berambisi mengejar kursi Ketua MPR, kini perebutan puncak kepemimpinan di MPR terpusat pada Bambang Soesatyo atau Bamsoet dari Partai Golkar dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Lobi-lobi pun kian intens dilakukan kedua calon. Tak sebatas mendekati elite partai lain, tetapi langsung ke anggota MPR.
Seusai Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2019) siang, Arsul Sani dan Zainudin Amali tampak berjalan bersama. Meski terlihat santai, ternyata keduanya tengah berbincang serius.
Arsul, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga menjabat Ketua Fraksi PPP di DPR memancing Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR itu agar segera mendiskusikan ihwal pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024. Khususnya mengenai dukungan pada Bamsoet yang pada periode sebelumnya menjabat Ketua DPR agar bisa menduduki kursi tersebut.
”Hey, ketemu yuk. Kita omongin supaya enak bisa musyawarah mufakat bulat,” ujar Arsul mengungkapkan kembali ajakannya kepada Amali saat dihubungi Kompas, Rabu sore.
Tanpa pikir panjang, Amali menyambut ajakan itu. Keduanya sepakat menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan fraksi partai politik. Agar lebih cair, pertemuan sambil makan siang di Hotel Fairmont, Jakarta.
Suasana Sidang Paripurna DPD untuk menentukan calon pimpinan MPR dari kelompok DPD, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Baik Arsul maupun Amali lantas menyebarkan kabar itu kepada pimpinan tujuh fraksi lainnya melalui Whatsapp. Semuanya merespons positif dan hampir semuanya datang ke Fairmont. Hanya pimpinan fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berhalangan.
Sementara pimpinan Fraksi Partai Gerindra turut hadir sekalipun Gerindra sebenarnya memiliki jagoannya sendiri untuk Ketua MPR, yaitu Anggota MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
Baca juga: ”Kinyis-kinyis” di Awal Masa Jabatan
Pembicaraan tertutup selama dua jam itu mengarahkan agar mekanisme pemilihan Ketua MPR yang akan digelar besok, Kamis (3/9/2019), berlangsung tanpa pemungutan suara. Dalam suasana penuh canda, mereka mendorong agar semua fraksi sepakat dalam musyawarah untuk memilih Bambang Soesatyo.
Dorongan itu berbuah hasil. Mayoritas fraksi kemudian berjanji akan mendukung Bambang, termasuk PKS. Sekalipun tidak hadir, PKS mengirim pesan akan ikut mendukung kesepakatan yang dihasilkan di Fairmont. Adapun sikap Gerindra, Arsul menolak menjelaskan.
”Waktu Gerindra menyampaikan pendapat, saya belum datang. Jadi saya tidak tahu,” dalihnya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F20190718kum2_1563440385.jpg){kind=logo}
Bambang Soesatyo, mantan Ketua DPR yang diajukan Partai Golkar untuk menjadi pimpinan MPR 2019-2024. Tak hanya itu, pria yang kerap disapa Bamsoet itu juga dijagokan menjadi Ketua MPR.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR Neng Eem Marhamah Zulfa membenarkan pertemuan di Fairmont itu. Dia yang ikut dalam pertemuan, melihat semua unsur pimpinan fraksi yang hadir sepakat agar pemilihan Ketua MPR dilakukan dengan cara musyawarah sampai mufakat. Namun, mengenai sikap perwakilan Gerindra di pertemuan, dia juga merahasiakannya.
Lobi-lobi siang itu hanya satu dari sekian upaya Bamsoet bersama elite-elite di Golkar dan Fraksi Golkar di MPR/DPR untuk memuluskan jalan bagi Bamsoet menjadi Ketua MPR 2019-2024. Sebelumnya, menurut Amali, komunikasi kepada elite-elite partai lain sudah intens dilakukan.
Salah satunya, pertemuan Bamsoet dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Jumat (27/9/2019), di kantor DPP Nasdem, di Jakarta. Setelah pertemuan, Nasdem memberikan dukungan pada Bamsoet. ”Saya ini pernah menjadi anggota Partai Golkar selama 43 tahun dan mereka saya anggap sebagai adik-adik saya,” kata Surya Paloh.
Baca juga: Lobi Alot, Gerindra dan Golkar Berebut Dukungan
Pendekatan juga intens dilakukan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dukungan dari DPD ini dibutuhkan karena MPR tak hanya terdiri dari fraksi-fraksi partai politik, tetapi juga DPD. Untuk tugas melobi ke DPD ini, menurut Amali, diturunkan Yorris Raweyai. Eks fungsionaris Partai Golkar itu kini menjabat anggota DPD dari Papua.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F20190906_ENGLISH-PAPUA_C_web_1567775901.jpg){kind=logo}
Yorrys Raweyai.
Namun, Yorrys tidak sendirian dalam melobi 136 anggota DPD. Anggota MPR/DPR Golkar lain juga bergerak. ”Banyak teman di DPD yang bisa dikomunikasikan secara personal oleh kami,” kata Amali.
Jejaring pertemanan
Selain dari Golkar, lobi juga intens dilancarkan oleh rekan-rekan dekat Bamsoet dari fraksi lain. Mereka bergerilya mendekati anggota-anggota MPR lintas fraksi untuk memilih Bamsoet saat tiba waktu pemilihan. Salah satunya, anggota MPR/DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu.
”Saya dan beberapa teman lintasfraksi membantu Pak Bambang secara personal,” tutur Masinton.
Pertemanan yang sudah lama terjalin sejak sama-sama duduk di Komisi III DPR mendorong Masinton untuk menjadi perantara pembicaraan dengan berbagai pihak untuk memuluskan langkah Bamsoet. Bagi dia, Bambang merupakan sosok yang bisa diandalkan untuk memimpin MPR.
Bambang dinilai sebagai sosok yang akomodatif terhadap semua kepentingan. Karakter itu sejalan dengan hakikat MPR sebagai lembaga permusyawaratan, yang mengutamakan keutuhan bangsa.
Pengalaman Bambang memimpin DPR sejak 2017 menjadi nilai lebih. Permasalahan yang muncul di lembaga legislatif tersebut dianggap lebih kompleks dan sulit dituntaskan. Oleh karena itu, tugas memimpin MPR akan relatif lebih mudah untuk diampu Bambang.
Masinton menambahkan, jika terpilih, Bambang pun bersedia mengegolkan agenda PDI-P, menghadirkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca juga: Kongres Hasilkan 23 Sikap Politik PDI-P
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fcf5d04ad-d3e0-464d-862d-0be8fc5b824c_jpg.jpg){kind=logo}
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat penutupan Kongres V PDI-P di Bali, Sabtu (10/8/2019). Kongres salah satunya merekomendasikan agar dilakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Hal lain, Golkar merupakan peraih kursi kedua terbanyak hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Dengan PDI-P sebagai partai pemenang Pileg 2019 sudah mendapat kursi Ketua DPR, dan tidak berambisi untuk mengejar kursi Ketua MPR, Golkar dinilai layak mendudukkan anggotanya di kursi Ketua MPR.
Berbekal itu semua, Masinton menyebut mengatur sejumlah pertemuan antara Bamsoet dan para petinggi fraksi selama beberapa hari terakhir. Hampir semua pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen.
Berbagai hal ditawarkan, tetapi tidak ada politik uang.
Tak jarang lobi serupa disampaikan sendiri oleh Masinton. Ia menyampaikan sejumlah tawaran jika Bamsoet terpilih. Mulai dari janji-janji kepemimpinan yang akomodatif, hingga pembagian kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD). ”Berbagai hal ditawarkan, tetapi tidak ada politik uang,” tegas Masinton.
Tak mau kalah
Kompetitor Bamsoet, Ahmad Muzani, tak kalah rajin untuk melobi fraksi partai ataupun kelompok DPD di MPR. Ini seperti disebutkan oleh Anggota MPR/DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade.
”Kami tetap berkomunikasi dengan semua fraksi yang ada di DPR dan kelompok DPD,” ujar Andre.
Baca juga: Dari Panggung Selebritas ke Panggung Politik
Ahmad Muzani.
PDI-P, kompetitor Gerindra di Pemilu Presiden 2019, termasuk yang didekati. Masinton membenarkan hal ini. Dia mengaku pernah membantu salah satu pertemuan antara elite PDI-P dan Gerindra untuk membahas kursi Ketua MPR.
Selain itu, lobi langsung ke anggota MPR/DPR juga ditempuh. Salah satunya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin. Pendekatan personal dilakukan untuk mengoptimalkan perolehan suara jika kelak pemilihan Ketua MPR menggunakan mekanisme pemungutan suara.
Jika Gerindra yang berada di luar koalisi pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, mendudukkan anggotanya di kursi Ketua MPR, akan tercipta titik keseimbangan dalam pengelolaan negara demokrasi.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Yandri Susanto pun membenarkan kalau Gerindra rajin melobinya dan PAN. Dia sempat dihubungi perwakilan Gerindra melalui Whatsapp agar dia dan PAN mendukung Muzani.
Bahkan, pada Selasa malam, Muzani menyampaikan ke hadapan publik agar Bambang menyerahkan jabatan Ketua MPR kepada dia. ”Mudah-mudahan nanti Bambang mengalah untuk konsensus, yo wis Gerindra saja,” katanya.
Menurut Muzani, penting bagi Gerindra untuk meraih kursi Ketua MPR. Alasannya, jika Gerindra yang berada di luar koalisi pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, mendudukkan anggotanya di kursi Ketua MPR, akan tercipta titik keseimbangan dalam pengelolaan negara demokrasi.
Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Berjanji DPR Tidak Akan Antikritik
Selain itu, sebagai partai peraih suara terbanyak kedua setelah PDI-P di Pemilu Legislatif 2019, Gerindra dinilainya layak mendudukkan anggotanya di kursi Ketua MPR. Apalagi belakangan PDI-P tak lagi berambisi mengejar kursi Ketua MPR setelah kadernya duduk di kursi Ketua DPR, yaitu Puan Maharani, dan kader lainnya berhasil terpilih menjadi Presiden, yaitu Joko Widodo.
Apakah Bamsoet atau Muzani yang berhasil merebut kursi Ketua MPR? Atau justru kursi itu direbut calon pimpinan MPR lainnya? Semua hal bisa terjadi dalam politik. Apalagi setiap calon pimpinan MPR dari sembilan fraksi partai politik dan kelompok DPD, bisa mengajukan diri menjadi kandidat Ketua MPR.
Pada Rabu malam misalnya, Fadel Muhammad yang berhasil terpilih menjadi pimpinan MPR dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah, mengungkapkan keinginannya untuk mengincar pula kursi Ketua MPR.
Dia menyatakan akan mengintensifkan lobi politik di sisa waktu sebelum pemilihan, Kamis (3/10/2019) siang, demi mencapai targetnya tersebut.
Gengsi partai
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus menilai, perebutan kursi Ketua MPR melalui lobi-lobi semakin menguatkan bahwa sulit bagi Indonesia untuk memiliki pemimpin yang didasarkan pada kompetensi. Sebagian besar merupakan hasil permufakatan atau kompromi politik yang cenderung transaksional.
Baca juga: Terpilih Ketua DPD, La Nyalla Janji Lobi Menteri Keuangan
Menurut Lucius, sulit pula dijelaskan urgensi perebutan kursi tersebut. Sebab, MPR merupakan lembaga yang tak memiliki peran strategis. Memang ada beberapa kewenangan eksklusif, tetapi tidak dilakukan secara rutin.
”Ini seperti hanya pertarungan gengsi partai. Menjadi pimpinan lembaga itu penting untuk inventaris keberhasilan partai, walaupun tak jelas apa yang dikerjakan ketika menjabat,” ujarnya.
