Tabir Bupati Minahasa Selatan Christiany Batal Jadi Menteri Terkuak
Christiany Eugenia Paruntu diduga terlibat kasus korupsi, sedangkan Presiden Joko Widodo menginginkan semua calon menterinya bersih dari masalah sehingga tidak mengganggu kerja kabinet kelak.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG, SHARON PATRICIA, DAN NINA SUSILO
·4 menit baca
Misteri yang menyelimuti kegagalan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu untuk masuk dalam kabinet Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin akhirnya terbongkar. Dia diduga terlibat kasus korupsi dan Presiden Jokowi tidak ingin kerja kabinetnya kelak terganggu karena menterinya ada yang harus berurusan dengan kasus korupsi.
Belum lepas dari ingatan saat Christiany Eugenia Paruntu atau akrab disapa Tetty Paruntu hadir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Dia hadir setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Wajahnya cerah. Senyumnya sumringah. Seperti calon menteri lain, dia juga mengenakan kemeja berwarna putih.
Namun, setelah masuk, Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara itu tak kunjung keluar. Selang beberapa saat, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masuk. Baru kemudian diketahui, Tetty keluar dari pintu samping, seperti sengaja ”kabur” dari wartawan yang menunggu pernyataan para calon menteri.
Senin siang, Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Tetty, yang merupakan calon menteri usulan Partai Golkar, hanya ditemui Airlangga Hartarto. Oleh karena tidak bertemu Presiden Jokowi, maka Tetty disebutnya bukan calon menteri.
Namun, penjelasan itu tak cukup memuaskan sebagian publik. Sebab, dia hadir saat Presiden Jokowi sedang memanggil para calon menteri kabinetnya. Dia juga sudah mengenakan pakaian yang sama dengan calon menteri lainnya.
Selain itu, dia melewati jalan yang memang dilewati oleh para calon menteri. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyatakan akan memperkenalkan para calon menteri kabinetnya kepada publik, Senin (21/10/2019).
Kasus korupsi
Tabir mengenai Tetty itu baru terbuka pada Selasa (22/10/2019). Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, Tetty memang awalnya dinominasikan masuk dalam kabinet Jokowi-Amin. Kehadirannya di Istana, Senin, untuk memenuhi undangan Presiden Jokowi.
”Christiany bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selama di Istana, Pratikno menanyakan masalah keterlibatan Christiany dengan kasus korupsi Bowo Sidik Pangarso,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Bowo Sidik Pangarso merupakan mantan pimpinan Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena diduga terlibat kasus distribusi pupuk pada 28 Maret 2019.
KPK menyita uang Rp 8 miliar dan Bowo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap untuk kerja sama antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia terkait angkutan pelayaran distribusi pupuk.
Pada 26 Juni 2019, dalam proses penyidikan, KPK memeriksa Christiany karena diduga memberikan uang suap Rp 2,6 miliar dan uang gratifikasi Rp 7,7 miliar kepada Bowo. Selain itu, Christiany juga pernah diperiksa menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Bowo pada 25 September 2019. Ini terkait adanya dugaan penerimaan gratifikasi dalam kasus revitalisasi pasar di Minahasa Selatan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan kasus tersebut. ”Christiany memang pernah diperiksa dan ada sejumlah fakta persidangan yang perlu didalami lebih lanjut,” tambahnya.
Atas pertanyaan Pratikno terkait kasus Bowo Sidik Pangarso, Lodewijk melanjutkan, Tetty telah membantah terlibat. Airlangga pun disebut Lodewijk ikut meyakinkan bahwa Tetty tidak terlibat.
Namun, setelah itu, Tetty batal bertemu Presiden Jokowi. Lodewijk tidak tahu apakah hal itu karena dugaan keterlibatan Tetty pada kasus korupsi atau bukan. Yang jelas, menurut dia, ada yang belum pas dalam proses pemanggilan Tetty sehingga Presiden Jokowi urung bertemu dengannya.
Kehati-hatian
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang lantas menyatakan ada keterkaitan antara dugaan Tetty terlibat kasus korupsi dan kegagalannya jadi menteri.
Menurut dia, memang ada undangan yang disampaikan melalui Whatsapp. ”Tetapi, kemudian ada sejumlah pertimbangan terkait prinsip kehati-hatian. Tidak menunjukkan soal hukum, tetapi pada prinsip kehati-hatian,” katanya.
Fadjroel menambahkan, Presiden menginginkan semua calon menteri bersih dari masalah sehingga tidak mengganggu kerja kabinet. Dia mengakui Istana tidak mendeteksi sejak awal soal rekam jejak Bupati Minahasa Selatan tersebut.
Kompas telah berulang kali mencoba menghubungi Tetty Paruntu sejak Senin (21/10/2019) untuk menanyakan kegagalannya menjadi menteri, tetapi upaya itu tak berbuah hasil sekalipun nomor telepon seluler Tetty aktif.