Berisiko, Pelonggaraan PSBB Tanpa Data

Rencana pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar berisiko memicu ledakan wabah penyakit Covid-19. Kebijakan itu mesti dilakukan berdasarkan data dan kajian ilmiah sesuai standar.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu calon penumpang KRL diambil sampel cairan dari rongga hidungnya saat pelaksanaan tes usap (swab) reaksi berantai polimerase (Polymerase Chain Reaction) Covid-19 di Stasiun Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Senin (11/5/2020). Pelaksanaan tes yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor ini mengambil 200 sampel dari para calon penumpang kereta KRL di stasiun tersebut secara acak. Sarana transportasi umum menjadi lokasi rawan penyebaran virus korona.

JAKARTA, KOMPAS—Rencana pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar dengan membuka kembali moda transportasi dan tempat kerja dinilai berisiko memicu ledakan wabah. Kebijakan yang dibuat seharusnya didasarkan pada data dan kajian yang teruji secara ilmiah.

"Saya kira belum waktunya menjalankan kembali ekonomi seperti semula, kecuali ada data valid yang menunjukkan kasus aktif sudah sangat sedikit. Untuk Jakarta maksimal hanya ada 10 kasus aktif," kata epidemiolog Universitas Padjajaran, Bandung Panji Hadisoemarto, dalam webinar yang diadakan Laporcovid19.org, Senin (11/5/2020), di Jakarta.

Menurut Panji, untuk bisa mengukur adanya kasus aktif harian diperlukan tes Covid-19 yang masif dan sistem pelaporan yang baik. Masalahnya, tes di Indonesia masih sangat kurang dan proses pelaporannya sangat terlambat.

Belum waktunya menjalankan kembali ekonomi seperti semula, kecuali ada data valid yang menunjukkan kasus aktif sudah sangat sedikit. Untuk Jakarta maksimal hanya ada 10 kasus aktif.

Penelusuran Panji di Kota Bandung, Jawa Barat menunjukkan adanya jarak waktu cukup lama sejak terjadi infeksi, diperiksa hingga dilaporkan hasilnya. Rata-rata sejak orang sakit hingga diperiksa dan diambil sampelnya butuh waktu 3-5 hari.

Baca juga Kurva Epidemi Tidak Akurat Persulit Perancangan Penanganan Wabah

"Sejak sampel diterima di laboratorium masih harus antre untuk diperiksa karena ada penumpukan, ini bisa terlambat sampai 7 hari. Setelah selesai juga tidak segera dilaporkan. Ada penundaan 1-3 hari. Waktu rata-rata sejak sampel diambil sampai keluar laporan bisa 7-10 hari," tuturnya.

Menurut Panji, kasus harian yang diumumkan pemerintah bisa terlambat sampai dua minggu dari kasus aktif terjadi. "Idealnya seperti di Korea Selatan, hasil pemeriksaan bisa keluar dalam waktu 24 jam. Kalau tidak bisa maksimal 48 jam," katanya.

Dengan kondisi saat ini, kurva yang kita lihat dari hasil pelaporan tidak bersifat waktu nyata, tapi pantulan dari masa lalu. Kondisi ini menyebabkan kita bisa keliru membaca data yang ada.

Sebagai contoh, data kasus harian di Kota Bandung ada tiga puncak. Tiga gelombang ini akibat adanya bottle neck di pemeriksaan, atau bisa juga disebabkan dengan tidak konsistennya penelusuran kontak.

Baca juga Presiden Jokowi: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Masih Jauh dari Target

"Dampaknya, jika dilihat grafisnya seperti ada penurunan, tetapi kalau melihat trennya, bisa jadi akan naik lagi. Sehingga kebijakan berdasarkan laporan yang terlambat beberapa waktu itu bisa keliru dan berisiko," ungkapnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kemacetan arus lalu lintas di arteri Jalan Gatot Subroto, Pancoran arah ke Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2020). Sejumlah ruas jalan di Jakarta tetap ramai lalu lalang kendaraan warga yang masih beraktivitas di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan sosial secara ketat tetap dibutuhkan dan harus dipatuhi warga oleh karena penambahan kasus harian pasien positif Covid-19 masih tinggi.

Belum sesuai standar

Ahli biostatistik dan epidemiolog Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar, juga mengatakan, kurva yang disampaikan pemerintah setiap harinya kepada publik bukanlah kurva epidemi yang sesuai standar ilmu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada pembenahan agar bisa membuat kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ia menjelaskan, kurva epidemi yang sesuai standar terdiri sumbu Y (vertikal) yang menunjukkan jumlah kasus baru, dan sumbu X (horisontal) yang mengindikasikan patokan waktu analisis yang terkait dengan jumlah kasus baru. Seperti patokan tanggal orang terinfeksi, tanggal mulai bergejala, dan tanggal diperiksa.

Sementara pada kurva yang dimiliki pemerintah, sumbu X menunjukkan angka pertambahan kasus Covid-19 yang terlapor setiap harinya. "Seharusnya bukan angka yang terlapor, karena bisa saja angkanya lebih besar namun test kit tidak mencukupi, atau angka yang dilaporkan hari itu berdasarkan kapasitas laboratorium. Apalagi, hasil laporan harian kita juga terlambat," ujarnya.

Baca juga DPR Minta Pemerintah Berhati-hati Longgarkan PSBB

Data di endcoronavirus.org, inisiatif global untuk memetakan tren kasus Covid-19 di sejumlah negara menunjukkan, Indonesia masih membutuhkan intervensi serius untuk menurunkan kurva penularan. Sejumlah negara yang dianggap sukses menurunkan kurva di antaranya Vietnam, Taiwan, Thailand, China, dan Korea Selatan.

Adapun negara yang hampir berhasil menurunkan kurvanya di antaranya Malaysia, Jepang, dan Italia. Sementara Indonesia masih berada di kurva yang menanjak bersama dengan India, Brasil, dan Amerika Serikat.

Di platform yang diinisiasi Yaneer Bar-yam, ahli kesehatan dari New England Complex System Institute ini, disebutkan, untuk melandaikan kurva Covid-19 ini, ada empat intervensi utama yang harus dilakukan. Di antaranya, serius menerapkan lockdown atau karantina wilayah, pembatasan perjalanan, tes masif, dan penggunaan masker.

Pendataan

Irma Hidayana dari Laporcovid19.org mengatakan, pemerintah sebaiknya mengumumkan juga orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan yang meninggal, sekalipun belum ada hasil tes.

"WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) per 11 April telah memperbarui tata cara pencatatan kematian terkait Covid-19. Semua kematian diduga memiliki gejala Covid-19 harus dicatat sebagai kematian karena virus tersebut, sampai dapat dibuktikan kematian bukan karena Covid-19." ungkapnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja menghentikan pengendara motor yang tidak menggunakan masker saat berpatroli penegakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin (11/5/2020). Dalam kegiatan patroli PSBB tersebut, target penegakan diantaranya penggunaan masker oleh masyarakat dan pengguna jalan serta razia gelandangan yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas.

Pengumuman daa ODP dan PDP yang meninggal ini akan lebih memberikan gambaran sesungguhnya dampak bencana ini, sehingga masyarakat lebih disiplin menerapkan PSBB. "Laporan yang masuk, saat ini masih banyak keramaian di berbagai daerah. Ini salah satunya disebabkan kebijakan pemerintah yang belum padu soal PSBB," kata Irma.

Dari tujuh provinsi yang dikumpulkan datanya, berdasarkan laporan pemerintah kabupaen atau kota, jumlah PDP dan ODP yang meninggal mencapai 3.046 orang. Sementara data resmi pemerintah yang hanya berbasis korban positif meninggal hanya 854 orang. Tujuh provinsi itu meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.