Pemerintah Siapkan Rp 34,1 Triliun untuk UMKM

Untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan Rp 34,1 triliun. Dana itu di antaranya untuk subsidi pajak dan bunga utang.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Gerakan #BanggaBuatanIndonesia yang diluncurkan Presiden Joko Widodo secara virtual, Kamis (14/5/2020). Pemerintah berharap gerakan ini bisa menjadi momentum untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bertahan di tengah pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meluncurkan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Melalui program itu, pemerintah berharap masyarakat membeli produk-produk buatan dalam negeri. Tak sebatas itu, pemerintah berjanji mendukung tumbuh kembang produk-produk karya anak bangsa, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Peluncuran gerakan itu dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo  meyakini banyak produk industri kreatif dalam negeri yang, baik desain ataupun kualitasnya, tak kalah dengan produk buatan luar negeri. Oleh karena itu, semestinya masyarakat memprioritaskan pembelian produk dalam negeri.

”Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita, menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar dan bangga pada kreativitas dan inovasi. Karya-karya anak bangsa ini harus kita apresiasi, harus kita hargai, harus kita dukung dan beri peluang seluas-luasnya, harus kita manfaatkan untuk keselamatan dan kemajuan bangsa dan negara kita,” tutur Presiden.

Terlebih di tengah pandemi Covid-19 ketika sektor perekonomian terpuruk dan pengusaha dalam negeri ikut terdampak. Karena itu, selama pandemi Covid-19, Presiden mengajak masyarakat membeli produk-produk karya anak bangsa.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional Butuh Dana Rp 318,09 Triliun

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo saat meluncurkan gerakan #BanggaBuatanIndonesia secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Alokasi Rp 34,1 triliun

Terkait dukungan pemerintah bagi pengusaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor ekonomi kreatif, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, kemudahan-kemudahan diberikan dalam bentuk subsidi pajak dan subsidi bunga utang. Alokasi dana yang disiapkan untuk mendukung UMKM ini, mencapai Rp 34,1 triliun.

Pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun biasanya dikenai pajak 0,5 persen per tahun. Pajak ini ditanggung pemerintah sehingga mereka tak perlu membayarnya. Adapun UMKM yang memiliki utang kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 5 juta sampai Rp 500 juta mendapatkan subsidi bunga 6 persen selama tiga bulan dan 3 persen di tiga bulan berikutnya.

Usaha mikro dan kecil dengan utang di bawah Rp 10 juta, seperti nasabah Permodalan Nasional Madani Mekar, akan mendapat subsidi bunga 6 persen selama enam bulan. Adapun usaha menengah dengan kredit antara Rp 500 juta dan Rp 10 miliar mendapatkan subsidi 3 persen selama enam bulan.

Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan pula pelatihan bagi UMKM yang belum memanfaatkan platform daring untuk berjualan. Menurut Airlangga, hingga 2025, usaha digital berpotensi mencapai 82 miliar dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Kredit Properti Tertahan

Harapan pengusaha

Beberapa pengusaha UMKM yang sempat berdialog dengan Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran program tersebut juga menyampaikan pentingnya pelatihan pemanfaatan platform daring.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tangkapan layar situs Edukukm.id yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk memberikan pelatihan daring bagi para pelaku UMKM.

I Gede Ketut Arthawa dan ibunya, Wayan Mary, mengatakan, penjualan kerajinan kayu mereka jatuh sekitar 50 persen setelah pandemi Covid-19. Ketut juga belum menerapkan pemasaran secara daring.

”Saya belum online, tetapi saya mau belajar. Siapa tahu dari pemerintah bisa membantu,” ujarnya.

Adapun Dea Valencia, pengusaha baju berbahan batik tulis dari Semarang, mengaku mengubah produknya menjadi masker kain supaya tetap bisa mempekerjakan seratus penjahit yang sebagian besar difabel. Pemasaran menggunakan platform daring membuat usaha mereka mampu bertahan.

”Sampai sekarang, kami sudah menjual 100.000 masker dan menyalurkan masker gratis kepada pekerja harian. Beberapa minggu lalu, kami meluncurkan lagi melalui situs e-commerce, Kultur Mask. Jadi, sebenarnya daya beli konsumen masih ada, tetapi kebutuhan dan cara belinya berubah,” tutur Dea.

Presiden Jokowi pun melihat, pemanfaatan platform digital akan membantu meningkatkan penjualan. Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mendorong pengusaha UMKM memanfaatkan pelatihan pemasaran secara daring yang disediakan pemerintah.

Baca juga: BUMN Akan Digelontorkan Lagi Dana Rp 156 Triliun

Permintaan dan penawaran

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah memoderasi, baik di sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan, misalnya, disiapkan pelatihan-pelatihan di berbagai sektor supaya UMKM bisa menangkap peluang-peluang baru.

Adapun pelaku usaha yang betul-betul kesulitan, bahkan untuk konsumsi sehari-hari, kata Teten, akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai, program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, atau dana desa.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Produksi hazmat atau alat pelindung diri di tempat kerja Jahitin.com, usaha rintisan penghubung penjahit rumahan dengan pelanggan jasa pembuatan busana, di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/4/2020). Jahitin.com mendorong produksi masker kain dan hazmat melalui jejaring penjahit dan sukarelawan untuk membantu penanganan pandemi virus korona jenis baru.

Selain itu, promosi dilakukan baik melalui gerakan #BanggaBuatanIndonesia maupun mempromosikannya melalui katalog di Kemenkop UKM. ”Pelaku UMKM yang punya produk, silakan kirim kepada kami. Kami akan bantu promosi, melalui katalog dan website, serta menghubungkan dengan market,” katanya.

Bersamaan dengan itu, Kemenkop UKM telah meminta instansi-instansi pemerintah, di pusat ataupun daerah, dan BUMN, untuk memprioritaskan belanja produk UMKM. Kemenkop UKM juga mengintegrasikan produk kebutuhan utama murah melalui warung-warung sembako untuk menghidupkan 3,5 juta warung.

UMKM patut mendapat perhatian besar karena menurut Teten, 99 persen pelaku usaha adalah UMKM. Selain itu, UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja. Kontribusi pada PDB juga mencapai 60 persen kendati volume ekspor dan kontribusinya pada pajak belum terlalu signifikan.