Lima Kepala Daerah Meminta Penghentian Operasionalisasi KRL Jabodetabek

Pengoperasian transportasi massal, khususnya KRL, harus dikelola dengan baik di masa pandemi ataupun sesudahnya agar Covid-19 tidak terus menjangkiti warga. Pemerintah pusat diminta tegas.

HUMAS PEMKOT BOGOR

Petugas medis melakukan tes swab kepada penumpang KRL di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (27/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi meminta pemerintah pusat untuk menghentikan operasionalisasi kereta rel listrik atau KRL setelah tiga penumpang dinyatakan positif Covid-19, Senin, 27 April lalu.

Permintaan itu disepakati saat rapat bersama secara daring, Selasa (5/5/2020) siang. Dua opsi kebijakan diusulkan oleh lima kepala daerah dalam rapat itu.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan, opsi pertama adalah menutup total operasionalisasi KRL Jabodetabek. Jika opsi pertama diterima, pemda tetap meminta perusahaan di setiap sektor yang dikecualikan menyediakan angkutan antar jemput bagi karyawannya.

Jika permintaan pertama ditolak, opsi kedua yang diajukan adalah meminta operasionalisasi KRL dibatasi dengan lebih selektif. Opsi ini sebelumnya sudah disepakati lima kepala daerah Bodebek saat mengajukan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 28 April lalu.

Pembatasan operasionalisasi KRL dapat dilakukan dengan cara mengurangi penjualan tiket dan jumlah penumpang di setiap gerbong. Di sisi lain, operator diminta untuk menambah gerbong khusus dan frekuensi perjalanan angkutan.

Baca juga : Angkutan Alternatif Perlu Disiapkan Jika Operasionalisasi KRL Ditutup

HUMAS PEMKOT BOGOR

Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (4/5/2020).

”Pembatasan operasionalisasi KRL ini juga dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu identitas penumpang. Jadi, hanya penumpang yang punya identitas di sektor yang dikecualikan yang bisa masuk gerbong,” kata Bima.

Terkait penyediaan angkutan alternatif, ia menyatakan, pihaknya semaksimal mungkin akan menyiapkan moda tersebut melalui koordinasi dengan organisasi angkutan darat. Sementara Bupati Bogor Ade Yasin menganggap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang masih mengharuskan karyawannya bekerja dari kantor.

”Jika tidak bisa diberhentikan, tolong pengawasan ketat untuk jarak fisiknya. Kuncinya bukan ada di KRL, tetapi kepadatannya,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Tes ”swab” untuk evaluasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pada Selasa, pihaknya mengelar tes masif menggunakan alat deteksi Covid-19 bermetode reaksi rantai polimerase (PCR) di delapan lokasi. Dari delapan lokasi itu, 300 PCR difokuskan kepada pengguna KRL di Stasiun Bekasi.

Baca juga : Protokol Kesehatan di Transportasi Publik Jangan Berhenti Pascapandemi

KOMPAS/STEFANUS ATO

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Jika dari hasil itu ada pengguna KRL yang positif Covid-19, pemerintah daerah akan meminta pihak KRL dan Kementerian Perhubungan mengevaluasi operasionalisasi KRL. Ini dimaksudkan agar munculnya kluster penularan di KRL segera bisa diatasi.

Menurut Rahmat, pergerakan orang menggunakan KRL selama masa pandemi Covid-19 membaik sejak diterapkan kebijakan jaga jarak. Jumlah penumpang yang biasanya membeludak sebelum pandemi Covid-19, yang jamak terjadi di pagi atau sore hari, sudah tidak terlihat lagi.

Keputusan beroperasi atau berhentinya layanan KRL secara sementara selama PSBB ada di pemerintah pusat, tepatnya Kementerian Perhubungan, yang hingga saat ini menetapkan KRL tetap beroperasi dengan pembatasan.

VP Corporate Communication PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Erni Sylviane Purba mengatakan, PT KCI tetap melakukan berbagai langkah antisipasi guna menekan penyebaran SARS-CoV-2 di lingkungan KRL. Petugas rutin mengecek suhu tubuh penumpang, menyediakan wastafel di stasiun, dan mewajibkan penumpang mengenakan masker.

Mulai Senin (4//5/2020), PT KCI tidak memberangkatkan kereta ketika ada kepadatan penumpang. Kesadaran penumpang untuk tidak memaksa masuk ketika kereta sudah penuh sesuai protokol kesehatan wajib ditaati. Keberhasilan mutlak upaya ini akan diketahui dari hasil tes swab massal nanti.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Wakil Direktur ITDP Indonesia Faela Sufa di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).

Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Faela Sufa mengatakan, transportasi publik adalah hal esensial. Memastikan transportasi publik tidak menjadi tempat penularan virus penting untuk dilakukan.

Sejauh ini, ITDP menilai, operator transportasi publik, seperti moda raya terpadu (MRT), bus Transjakarta, dan KRL, telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Faela meminta operator transportasi publik melakukannya terus, bahkan setelah pandemi.

Baca juga : Kualitas Layanan KRL Setelah Pandemi Jadi Kewenangan Pengelola

”Jadi, nanti ada kepercayaan masyarakat sehingga mereka semakin tertarik naik transportasi umum seusai pandemi,” ucapnya. (MTK/IGA/HLN/RTG/VAN)